Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Tumbuh, Tapi Ruang Fiskal Makin Menyempit

JAKARTA – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan kuat pada awal 2026.

Bank Dunia melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, tertinggi sejak kuartal II-2021.

Namun, di balik capaian tersebut, Bank Dunia mengingatkan adanya tekanan pada ruang fiskal Indonesia yang semakin menyempit akibat meningkatnya belanja pemerintah, beban subsidi energi, serta rendahnya penerimaan negara.

Baca Juga:

• Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek sekaligus mendorong reformasi untuk meningkatkan produktivitas.

"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, Sabtu (13/6/2026).

Pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Bank Dunia mencatat kontribusi konsumsi pemerintah melonjak signifikan seiring percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan bahkan naik dari 4 persen menjadi 22,5 persen, yang merupakan level tertinggi sejak 2010.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi, didorong momentum Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal.

Meski demikian, Bank Dunia menilai ketergantungan pada belanja pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan berisiko karena ruang fiskal semakin terbatas.

Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke 5 persen pada 2026, sebelum kembali naik menjadi 5,2 persen pada 2027–2028.

"Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia tercatat turun menjadi 9,3 persen pada 2025, level terendah dalam sejarah.

Pada saat yang sama, defisit fiskal awal 2025 mencapai 2,9 persen dari PDB, mendekati batas maksimum yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.

Kondisi ini membuat ruang pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi maupun membiayai investasi jangka panjang menjadi semakin terbatas.

Dalam laporannya, Bank Dunia menekankan pentingnya pergeseran belanja negara dari konsumsi ke investasi produktif.

Setiap tambahan 1 dolar AS belanja modal pemerintah dinilai dapat menghasilkan sekitar 1,4 dolar AS aktivitas ekonomi dalam dua tahun.

Sebaliknya, belanja konsumsi dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan.

Selain itu, investasi publik juga disebut mampu mendorong investasi swasta dengan efek pengganda sekitar 1,2.

"Pengalihan anggaran dari belanja rutin menuju investasi publik dapat memperluas ruang fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan," tulis Bank Dunia.

Tekanan fiskal juga datang dari sektor energi. Kenaikan harga minyak dunia mendorong meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi.

Hingga Mei 2026, subsidi energi tercatat mencapai 0,4 persen dari PDB, dan naik menjadi 0,8 persen jika termasuk kompensasi.

Meski kebijakan penahanan harga BBM dan tarif transportasi membantu menjaga daya beli masyarakat, Bank Dunia menilai langkah itu mempersempit ruang fiskal jangka panjang.

"Menekan penyesuaian harga melindungi daya beli saat ini, tetapi mengurangi ruang fiskal di masa depan," tulis laporan tersebut.

Bank Dunia juga mencatat ketidaktepatan sasaran subsidi, dengan 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi BBM.

Bank Dunia merekomendasikan reformasi subsidi energi, termasuk penyesuaian harga secara bertahap, bantuan tunai terarah kepada kelompok miskin, serta pengalihan anggaran ke perlindungan sosial dan investasi publik.

Langkah tersebut dinilai dapat menghasilkan penghematan fiskal hingga 2,1 persen dari PDB dalam jangka menengah.

Laporan itu menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas belanja negara agar lebih produktif.

"Tantangan kebijakan ada dua: menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek dan mempercepat reformasi untuk meningkatkan produktivitas jangka menengah," tulis Bank Dunia.*

(km/ad)

Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara

Medan Siap Gelar Rakernas APEKSI dan HUT ke-436, Pemko Ajak Pelaku Usaha dan Warga Bersinergi

ILO Tetapkan Standar Baru Pekerja Platform Digital, Indonesia Dukung Perlindungan Ojol dan Kurir Online

Ketua LBH GEKIRA: Prabowo Jalankan Kepemimpinan sebagai Amanah untuk Kesejahteraan Rakyat

Mantan Gubernur Zaini Abdullah Tutup Usia, Pemerintah Sampaikan Duka: Kehilangan Besar bagi Aceh

Kejagung Tak Akan Sita Seluruh Motor Listrik BGN dalam Kasus Korupsi MBG, Ini Alasannya