Pamer 'Rapor' Kinerja di Muktamar NU, Prabowo Klaim Swasembada hingga MBG Tembus 62 Juta Jiwa
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya saat membuka Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok P
NASIONAL
BANDA ACEH — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih melakukan kajian terkait usulan Pemerintah Aceh agar pengolahan gas dari Blok Andaman dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Menurut Bahlil, kajian tersebut dilakukan untuk melihat aspek kelayakan ekonomi agar keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik masyarakat Aceh, pemerintah, maupun investor.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil kepada awak media usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).Baca Juga:
Bahlil menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan akhir terkait skema pengelolaan gas Blok Andaman.
"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil menjelaskan, pengelolaan sumber daya gas merupakan kegiatan bisnis yang harus memperhitungkan aspek keuntungan dan efisiensi.
Menurut dia, setiap pilihan yang diambil harus melalui perhitungan matang agar proyek tersebut tidak memberikan kerugian bagi pihak manapun.
Jika secara ekonomi pengolahan gas di darat melalui KEK Arun dinilai layak, pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut.
Namun, apabila biaya pembangunan terlalu besar dan membuat harga gas tidak kompetitif, maka opsi tersebut perlu dikaji kembali.
"Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dari Blok Andaman tidak dilakukan di tengah laut menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO).
Pemerintah Aceh menginginkan pengolahan dilakukan di darat melalui fasilitas penerimaan gas atau Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di KEK Arun Lhokseumawe.
Usulan tersebut bertujuan agar keberadaan Blok Andaman dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian Aceh melalui pengembangan industri lokal.
Beberapa poin yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh antara lain:
- Pengolahan gas dilakukan di darat untuk mendukung hilirisasi industri.
- Alokasi gas diprioritaskan bagi kebutuhan industri di Aceh.
- Penyesuaian rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden RI dan Menteri ESDM.
Bahlil mengatakan salah satu kendala terbesar jika gas Blok Andaman harus dibawa ke daratan adalah pembangunan infrastruktur pipa dari lokasi sumur di laut menuju fasilitas pengolahan.
Blok Andaman diketahui berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai.
Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan pipa membutuhkan biaya yang cukup besar.
Menurut Bahlil, tingginya biaya pembangunan pipa dapat berdampak terhadap harga jual gas sehingga berpotensi kurang kompetitif.
"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU," ujar Bahlil.
Blok Andaman yang dikelola oleh Mubadala Energy memiliki potensi cadangan gas yang cukup besar.
Pada tahap awal, produksi gas dari blok tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day).
Sebagian produksi gas tersebut nantinya direncanakan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN dan industri dalam negeri, termasuk sektor pupuk di Aceh.
"Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil.
Pengelolaan gas Blok Andaman menjadi salah satu peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Jika dapat diolah di daerah, proyek tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor industri lokal.
Namun, pemerintah tetap memastikan keputusan akhir harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat Aceh, pemerintah pusat, dan investor.
Bahlil menegaskan bahwa manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pengelolaan gas tersebut.
"Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya," demikian Bahlil Lahadalia.* (ad)
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya saat membuka Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok P
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menilai kedekatan pemerintah dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah penting untuk menjaga keamanan
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan kepada para ulama, kiai dan santri atas kontribusi mereka dalam menjaga kemerd
NASIONAL
JAKARTA Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Keputusan tersebut diam
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memutar rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam pemeriksaan perkara banding terdakwa David Chandra terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN RSUD Drs. H. Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil melaksanakan operasi coiling aneurisma perdana pada pas
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melind
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara memperketat pemantauan harga dan pasokan pangan setelah harga daging ayam ras
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 5.654 atlet telah terdaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026. Ajang olahra
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong sektor olahraga berkembang menjadi industri yang mampu menghasilkan pen
OLAHRAGA