Kopdes Merah Putih Diduga Berdiri di Lahan Sawah, Begini Respons Wamentan Sudaryono

SEMARANG – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menanggapi langkah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tengah mendata keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah yang diduga berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sudaryono mengaku belum mengikuti secara rinci perkembangan pendataan tersebut.

"Aku belum belum monitor," ujar Sudaryono usai membuka acara Rembuk Petani Tebu Rakyat dalam Penguatan Ekosistem Industri Gula Melalui Sinergi Koperasi Berbasis Koperasi, LPDB Koperasi dan PT PG Rajawali I di Hotel Novotel Semarang, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Polres Tanjab Timur Ungkap Kasus Pembunuhan di Mendahara Ulu, Diduga Dipicu Sengketa Lahan Sawit

Sudaryono menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya dimungkinkan oleh aturan apabila digunakan untuk kepentingan pembangunan yang dinilai strategis oleh pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan pembangunan sebaiknya tetap menghindari penggunaan lahan sawah apabila masih tersedia lokasi lain yang lebih sesuai.

"Intinya adalah lahan yang diambil karena PSN, karena pabrik, karena apapun itu karena memang penting. Kalau memang tidak bisa dihindarkan, kalau bisa memang kita kalau bisa bikin di tempat yang bukan sawah gitu," ujarnya.

Menanggapi berbagai pemberitaan mengenai lokasi pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih, Sudaryono menilai pemerintah sering berada dalam posisi yang sulit.

Menurutnya, pembangunan koperasi di lahan sawah mendapat kritik, namun ketika dibangun di lokasi lain juga tetap menuai persoalan.

"Ini kan susah ya kalau kita ngikutin berita. Nanti dibikin di sawah salah, begitu nanti dibikin yang bukan tanah sawah di bilang katanya enggak ada orang. Ya, kan serba susah ya," katanya.

Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak menentukan secara sepihak lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menyebut penentuan lokasi merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat di masing-masing desa.

"Jadi maksud saya saya ingin kita semua arif. Intinya adalah semua lokasi Kopdes itu atas kesepakatan dari warga desa. Dari anggota Kopdesnya. Mau dibangun di mana itu kesepakatan. Bukan maunya saya, bukan maunya Pak Menteri, bukan maunya siapa-siapa," tegas Sudaryono.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri kegiatan rembuk petani tebu yang diikuti perwakilan koperasi petani dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga sebagian wilayah Jawa Barat.

Kegiatan itu bertujuan memperkuat tata kelola koperasi serta meningkatkan produktivitas sektor industri gula nasional melalui kerja sama antara koperasi petani, PT PG Rajawali I, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

Menurut Sudaryono, dukungan pembiayaan dari LPDB telah membantu petani tebu menghadapi berbagai tantangan.

"Sekrawang enggak ada lagi (tantangan petani tebu). Sudah dibantu LPDB dari Kementerian Koperasi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan memperkuat kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian.

Menurut Ferry, Presiden memahami persoalan petani karena memiliki pengalaman panjang sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Kami akan merajut Kementerian Koperasi dengan Kementerian Pertanian menjadi sinergi yang kuat untuk mengimplementasikan beberapa keinginan besar Bapak Presiden agar terlaksana dengan baik di lapangan," kata Ferry.* (km/ad)

Polres Tanjab Timur Ungkap Kasus Pembunuhan di Mendahara Ulu, Diduga Dipicu Sengketa Lahan Sawit

Hari Terakhir! Kemnaker Tutup Registrasi Mitra MagangHub 2026 Malam Ini

Harga Telur Melonjak Usai MBG Aktif Lagi, Bobby Nasution: SPPG Jangan Berebut dengan Masyarakat

Luhut Temui Prabowo di Hambalang, Ini yang Dibahas

Kawal Anggaran Pusat, Bupati Asahan Pastikan Dana TKD Tambahan 2026 Tepat Sasaran

Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana