Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman
KARO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, segera mengungsi
PERISTIWA
JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga industri pengolahan. Namun, ia menilai pengelolaan sektor strategis tersebut lebih tepat dilakukan oleh koperasi yang sudah berkembang dan memiliki kapasitas usaha yang memadai.
Ferry mengatakan, koperasi yang telah lama berjalan di berbagai bidang usaha dinilai lebih siap dibandingkan koperasi desa yang masih dalam tahap pengembangan.
"Sebaiknya memang bukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Ferry kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).Baca Juga:
Menurutnya, Kementerian Koperasi tidak hanya menangani program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tetapi juga membina ribuan koperasi yang selama ini telah bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, hingga lembaga keuangan.
Koperasi-koperasi tersebut, kata Ferry, memiliki pengalaman, skala usaha, serta kemampuan manajemen yang lebih besar untuk mengelola sektor dengan kebutuhan modal tinggi seperti pertambangan.
"Kementerian Koperasi itu tidak hanya mengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetapi juga koperasi yang existing dan sudah bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, bahkan lembaga keuangan," jelasnya.
Meski begitu, Ferry menegaskan tidak ada aturan yang melarang koperasi desa apabila suatu saat ingin mengelola usaha pertambangan. Namun, sektor tersebut membutuhkan kesiapan modal, sumber daya manusia, serta tata kelola yang kuat.
" Bisa saja, tetapi menurut kami koperasi yang memiliki ukuran usaha lebih besar akan lebih siap," katanya.
Ferry juga memastikan koperasi memiliki dasar hukum untuk mengelola sektor mineral dan batu bara. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah tidak perlu membuat regulasi baru untuk membuka peluang koperasi masuk dalam sektor pertambangan.
Selain sektor tambang, Ferry menyebut pemerintah juga telah mendorong peran koperasi dalam pengelolaan usaha berbasis kemitraan, salah satunya melalui kerja sama pengelolaan plasma perkebunan sawit bersama badan usaha terkait.
Pemerintah berharap koperasi dapat semakin berkembang dan mengambil peran lebih besar dalam sektor ekonomi nasional, termasuk sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.* (oz/dh)
KARO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, segera mengungsi
PERISTIWA
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sejumlah kendala yang membuat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (
NASIONAL
SEMARANG Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq mengaku kondisi keuangannya justru mengalami minus setelah menjabat sebagai kepala daerah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop dar
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Su
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Puan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kediamannya di Hambalang, Kabupat
NASIONAL
LAMPUNG SELATAN Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, mengalami erupsi menerus sejak Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WI
PERISTIWA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi Direktur TI dan Operasional Bank Sumut
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyalurkan bantuan senilai Rp252 juta serta menerjunkan sembilan relawan untu
NASIONAL