Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA – Harga beras di tingkat konsumen terus mengalami kenaikan meski pemerintah menyatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.
Kondisi ini dinilai menjadi anomali karena stok melimpah belum mampu menahan laju kenaikan harga di pasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras medium dan premium sama-sama mengalami kenaikan hingga pekan ketiga Juli 2026.
Baca Juga:
Bahkan, beras medium telah naik selama empat bulan berturut-turut sejak April 2026, sedangkan beras premium terus meningkat sejak Maret 2026.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan harga beras medium naik 0,42 persen pada pekan ketiga Juli 2026.
"Kalau kita pilahkan menjadi dua yaitu beras medium dan beras premium, keduanya mengalami peningkatan. Untuk beras medium, meningkat 0,42%. Peningkatan tersebut mulai terjadi pada bulan April, Mei, Juni sampai dengan bulan Juli. Jadi 4 bulan berturut-turut mengalami kenaikan untuk beras medium," kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026.
Sementara itu, harga beras premium juga naik 0,42 persen menjadi Rp16.313 per kilogram.
Menurut BPS, tren kenaikan harga beras premium sudah berlangsung sejak Maret 2026.
"Beras premium bahkan terjadi kenaikannya sejak bulan Maret. Di bulan Maret sampai dengan bulan Juli mengalami penaikan, saat ini pada kondisi sampai dengan minggu ketiga bulan Juli beras premium naik 0,42% dengan posisi harga pada Rp16.313 [per kilogram]," ujarnya.
BPS juga mencatat kenaikan harga beras semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia.
Pada pekan ketiga Juli 2026, sebanyak 144 kabupaten dan kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras.
Aceh menjadi provinsi dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 2 persen, disusul Sulawesi Tengah 1,86 persen, Papua 1,31 persen, dan Kalimantan Timur 1,19 persen.
Di tingkat kabupaten dan kota, Kota Langsa mencatat kenaikan tertinggi sebesar 8,07 persen.
Kemudian Kabupaten Sarmi 5,54 persen, Kabupaten Supiori 5,08 persen, Kabupaten Aceh Barat Daya 5,06 persen, dan Kabupaten Aceh Timur 5,01 persen.
Di tengah kenaikan harga tersebut, Kementerian Pertanian memastikan stok beras nasional masih sangat mencukupi.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi mengatakan hingga 19 Juli 2026, cadangan beras pemerintah mencapai 5,24 juta ton atau menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.
"Cadangan beras nasional kita sampai hari ini [per 19 Juli 2026], alhamdulillah ini di posisi 5,24 juta [ton]. Dan tentunya ini menjadi cadangan terbesar kita dan harapannya tentunya tadi beberapa daerah-daerah yang memang mengalami kenaikan, tentunya bisa kita akan support dengan ketersediaan cadangan beras yang ada," ujar Agung.
Menurutnya, pemerintah juga terus mengawal musim tanam, menjaga produksi padi, serta memastikan harga gabah tetap berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Perum Bulog mengaku telah meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga.
Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan salah satu fokus intervensi dilakukan di Aceh.
"Misalnya seperti di Aceh, di Kota Langsa itu, GPM terus kami laksanakan dan jumlah pelaksanaannya juga terus kami tambah. Kalau sebelumnya GPM-nya itu sekitar 200 ton per minggu, kami tingkatkan menjadi 300 ton per minggu," ujarnya.
Bulog juga memperkuat distribusi di sejumlah wilayah lain serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan gudang penyimpanan.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menilai tingginya stok beras pemerintah belum tentu langsung berdampak pada harga di pasar.
"Jadi, kenapa ada fenomena di mana cadangan berasnya itu tinggi tetapi harganya tetap naik di masyarakat? Karena kan, kalau kita lihat, stok CBP itu kan bukan otomatis yang tersedia di pasar dan siap untuk dibeli langsung oleh masyarakat," katanya.
Menurut Isnawati, persoalan utama berada pada distribusi yang belum berjalan efektif.
Selain itu, kenaikan harga gabah, biaya penggilingan, logistik, energi, hingga kemasan ikut mendorong harga beras naik.
Ia juga mengingatkan bahwa operasi pasar hanya menjadi solusi sementara.
Pemerintah dinilai perlu memperbaiki tata kelola rantai pasok pangan agar harga lebih stabil dalam jangka panjang.
Isnawati memperkirakan tekanan harga beras masih berpotensi berlanjut pada semester II 2026 karena memasuki musim kemarau, potensi gangguan produksi, serta ancaman El Nino.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk membeli beras.* (bi/ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.