Polda Sumut Minta Waktu Dua Bulan Ungkap Kematian Winda Lorenza Gowasa
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
Samuel mempertanyakan batas perlindungan yang diberikan ketentuan tersebut.
Apakah perlindungan hanya ditujukan kepada investor yang melakukan transaksi secara sah dan beritikad baik, atau dapat dimaknai lebih luas sehingga data transaksi tidak dapat digunakan ketika aparat mengungkap dugaan tindak pidana lain?
Menurut Samuel, pertanyaan tersebut penting karena perkara korupsi dan TPPU membutuhkan kemampuan aparat untuk mengurai aliran dana, perubahan bentuk aset, hubungan antartansaksi, serta asal-usul kekayaan.
Namun, ia mengingatkan agar Pasal 50A tidak ditafsirkan secara berlebihan.
Menurutnya, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Patriot Bond tidak dapat disita atau dirampas.
"Pasal 50A ayat (6) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Patriot Bond tidak dapat disita atau dirampas," katanya.
Karena itu, norma tersebut dinilai tidak tepat apabila langsung dimaknai sebagai kekebalan aset dari penyitaan.
Bagi Samuel, inti persoalan terletak pada keseimbangan dua kepentingan.
Pertama, memberikan perlindungan kepada investor yang menggunakan dana sah dan beritikad baik.
Kedua, tetap menjaga kewenangan negara untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Kedua kepentingan tersebut, menurut dia, tidak seharusnya dipertentangkan.
Investor yang menggunakan dana sah, bertindak dengan itikad baik, dan mengikuti mekanisme transaksi resmi membutuhkan kepastian hukum.
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan kasus kematian Sutrimo, pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berlanjut setelah proses ekshumasi dan autop
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut dia, kehadira
NASIONAL
AMBON Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku memproses Kapolsek di jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease, Iptu LOY, sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung. Way
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNIPolri. Infrastruktur tersebut
NASIONAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak hadir dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA) meraih Juara 3 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Teladan tingkat nasional dalam rangkaian peri
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil kepala daerah dapat m
POLITIK