Polda Sumut Minta Waktu Dua Bulan Ungkap Kematian Winda Lorenza Gowasa
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
Namun, kepentingan tersebut tetap harus berjalan bersama prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia merumuskan tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: siapa yang membeli, dari mana sumber dananya, dan apakah perlindungan hukum yang diberikan tetap berada dalam koridor kepentingan publik?
Jika investor menggunakan dana yang sah dan bertindak dengan itikad baik, kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan terhadap Patriot Bond.
Sebaliknya, apabila dana berasal dari tindak pidana, negara tetap harus memiliki ruang hukum untuk menelusuri, membuktikan, menyita, dan merampas hasil kejahatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, mengubah uang hasil kejahatan menjadi surat berharga tidak dengan sendirinya mengubah asal-usul hukumnya.
"Bagi negara, tantangannya bukan sekadar menciptakan instrumen yang menarik bagi investor. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan Patriot Bond menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang kuat secara ekonomi, jelas secara hukum, kredibel di mata investor, sekaligus tertutup bagi praktik pencucian uang," pungkas Samuel.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Patriot Bond tidak hanya menyangkut kebutuhan pembiayaan negara.
Isu ini juga menyentuh batas perlindungan investor, penelusuran aset, integritas sistem keuangan, kepastian hukum, serta kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Kepentingan pembiayaan pembangunan dan penegakan hukum perlu berjalan beriringan: memberikan kepastian kepada investor yang sah tanpa menciptakan ruang perlindungan bagi aset yang terbukti berasal dari kejahatan.* (ad)
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan kasus kematian Sutrimo, pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berlanjut setelah proses ekshumasi dan autop
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut dia, kehadira
NASIONAL
AMBON Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku memproses Kapolsek di jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease, Iptu LOY, sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung. Way
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNIPolri. Infrastruktur tersebut
NASIONAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak hadir dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA) meraih Juara 3 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Teladan tingkat nasional dalam rangkaian peri
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil kepala daerah dapat m
POLITIK