Heboh Dugaan Larangan Hijab di Unhan, MUI: Jika Benar, Ini Pelanggaran Hak Konstitusional!
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan desil 1-10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan ukuran mutlak untuk menentukan seseorang miskin atau kaya. Desil merupakan pemeringkatan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan DTSEN menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran hingga evaluasi berbagai program. Karena itu, pemahaman mengenai desil dinilai penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan posisi kesejahteraannya.
"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Amalia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).Baca Juga:
Dalam DTSEN, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Namun, Amalia menegaskan angka tersebut tidak secara langsung menunjukkan besarnya pendapatan, pengeluaran atau kekayaan suatu keluarga. Keluarga yang berada dalam desil yang sama juga belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang identik.
"Desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga," ujarnya.
Sebagai contoh, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada di kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Posisi tersebut tidak berarti seluruh keluarga di desil 3 memiliki pendapatan atau kondisi sosial ekonomi yang sama.
Bagaimana Desil Ditentukan?
BPS menjelaskan penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan atau satu indikator tertentu. Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama.
Beberapa indikator yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta disabilitas.
Informasi tersebut kemudian diproses dengan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
"Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga," kata Amalia.
Dengan metode tersebut, desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan untuk membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatif.
Namun, desil bukan otomatis menjadi daftar penerima bantuan atau program pemerintah. Penggunaannya tetap disesuaikan dengan tujuan dan ketentuan masing-masing program.
"Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," tegasnya.
Desil Bisa Berubah
Amalia mengatakan posisi desil suatu keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.
Meski demikian, perubahan satu indikator tidak otomatis membuat posisi desil langsung berubah. Hal itu karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersamaan.
Untuk menjaga kualitas data, DTSEN terus diperbarui menggunakan berbagai sumber. Di antaranya data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, serta informasi yang disampaikan masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
BPS juga membuka mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan pembaruan apabila menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi, seperti Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN.
Namun, pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil berubah secara otomatis. Data yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai metode yang berlaku.
Amalia menegaskan BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
DTSEN sendiri dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah basis data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan.
Pemanfaatan DTSEN diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dengan BPS bertugas menyusun dan mengelola data tersebut bersama dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.* (d/dh)
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN