Polda Sumut Usut Pengakuan Selebgram Aleh Medan Ditawari Rp 80 Juta Bungkam Soal Karhutla
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tengah menyelidiki laporan dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyeret
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN - Sejumlah petani di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi yang disebut dijual hingga Rp 200 ribu. Padahal, menurut mereka, harga eceran tertinggi (HET) pupuk tersebut hanya Rp 94 ribu.
Keluhan itu disampaikan sejumlah petani yang datang ke Padangsidimpuan pada Selasa (20/10/2026). Mereka menyebut pupuk subsidi sulit diperoleh di kios-kios setempat, sementara pupuk nonsubsidi yang tersedia dijual dengan harga lebih dari Rp 400 ribu.
Salah seorang petani Sipirok, Hendra Pane (51), mengatakan harga pupuk subsidi di pasaran jauh melampaui HET yang diketahuinya. Meski demikian, pupuk tersebut masih sulit ditemukan.Baca Juga:
"Harga HET hanya Rp 94.000, namun di pasaran rata-rata Rp 200.000, tetapi masih sulit diperoleh," ujar Hendra di Padangsidimpuan, Selasa (20/10/2026).
Menurut Hendra, kondisi tersebut menyulitkan petani memenuhi kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian mereka. Sejumlah petani akhirnya terpaksa mempertimbangkan pembelian pupuk nonsubsidi meski harganya jauh lebih mahal.
Lebih dari 10 Kios Disebut Sering Kehabisan Stok
Para petani mengungkapkan, lebih dari 10 kios di Kecamatan Sipirok tidak selalu menyediakan pupuk subsidi. Mereka menyebut stok di gudang maupun kios kerap kosong, sedangkan pupuk nonsubsidi lebih sering tersedia.
Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka.
Hendra mengatakan kelangkaan dan mahalnya pupuk berdampak terhadap hasil pertanian. Menurutnya, hasil panen petani mengalami penurunan dan kondisi itu dikhawatirkan berujung pada gagal panen apabila persoalan tidak segera diatasi.
"Langka dan tingginya harga pupuk subsidi drastis menyebabkan hasil panen kami jauh merosot, meskipun Bupati Tapsel selalu menggaungkan swasembada pangan," katanya.
Para petani berharap persoalan pupuk subsidi mendapat perhatian serius karena ketersediaannya menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan produksi pertanian.
Petani Minta Distribusi Pupuk Subsidi Ditelusuri
Para petani meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Pertanian segera menelusuri persoalan distribusi pupuk subsidi di lapangan.
Mereka juga meminta pengawasan diperketat terhadap distributor dan kios penyalur untuk memastikan pupuk subsidi tersedia dan disalurkan sesuai ketentuan.
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tengah menyelidiki laporan dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyeret
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menggerebek kawasan yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Fitri Agus Karokaro, meminta majeli
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polrestabes Medan terkait kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Ind
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sejumlah petani di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengeluhkan kelangkaan pupuk s
EKONOMI
BIREUEN Universitas Islam Aceh (UIA) Paya Lipah, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, mewisuda 227 lulusan program Sarjana (S1) dan Magiste
PENDIDIKAN
KOTAPINANG Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang melepas keberangkatan 159 jemaah umrah PT Hasanah Wisata Travel (
AGAMA
MEDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali meraih predikat Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik atau
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menghormati aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Pemerintah me
NASIONAL