Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA -Bayaran yang diminta oleh Lisa Mariana untuk hadir di sebuah podcast ternyata sempat membuat banyak pihak terkejut. Diketahui, Lisa sempat meminta bayaran yang mencapai Rp 150 juta untuk tampil di podcast yang dipandu oleh Pablo Benua.
Angka tersebut sempat diungkapkan oleh Pablo yang merasa tercengang dengan permintaan tersebut.
Namun, berbeda dengan yang disampaikan Lisa, dr. Richard Lee, yang juga berhasil mengundang Lisa Mariana ke podcast yang dipandunya, mengonfirmasi bahwa dirinya tidak membayar Lisa dengan angka yang sempat disebutkan tersebut.
Dalam unggahannya di media sosial, Richard Lee mengatakan bahwa bayaran yang diberikan kepada Lisa hanya sebatas uang transportasi yang wajar.
"Saya tidak bayar 150 juta, hanya uang transport sewajarnya," kata Richard Lee.
Meskipun tidak menerima bayaran yang tinggi seperti yang diminta Lisa, model majalah dewasa tersebut bersedia hadir dalam podcast Richard Lee.
Richard Lee pun menjelaskan bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada Lisa untuk membicarakan isu yang sempat viral, yakni dugaan hubungan terlarang, kehamilan, hingga memiliki anak dari Ridwan Kamil.
"Sebelum saya kasih ruang, masalah ini sudah viral dimana-mana dan jadi atensi nasional. Daripada dengar berita hoax, mari kita dengar dari orangnya langsung," jelas Richard Lee.
Meski mengundang Lisa Mariana untuk berbicara, Richard Lee menegaskan bahwa dirinya bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapapun, baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana. "Saya tidak mendukung ataupun menyalahkan apa yang dia lakukan. Sebagai media, saya cuma beri ruang. Kalian nilai saja sendiri," pungkasnya.*
(gn/J006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK