Dalam sidang tersebut, Nikita menyatakan akan mengajukan eksepsi secara resmi pada sidang berikutnya.
Ia menyebut dakwaan JPU banyak mengandung bualan dan manipulasi kata.
Baca Juga:
"Saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU adalah bualan. Banyak sekali kata-kata yang dihilangkan," tegasnya.
Majelis Hakim pun memberikan waktu kepada pihak Nikita untuk mempersiapkan eksepsi dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 1 Juli 2025 mendatang.
Baca Juga:
Sebagai informasi, JPU mendakwa Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahpitra, dengan dua dakwaan.
Dakwaan pertama, mereka disebut melakukan pemalsuan informasi elektronik untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27B ayat (2) UU ITE jo UU No. 1 Tahun 2024 dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dakwaan kedua menyebut keduanya diduga melakukan pengancaman dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.
Sidang lanjutan dipastikan akan menjadi sorotan publik, mengingat kasus ini menyangkut tokoh publik dan melibatkan dakwaan serius dalam Undang-Undang ITE serta KUHP.*
(sn/008)
Oleh Shohibul Anshor SiregarDALAM galeri pahlawan nasional yang didominasi tokoh Jawa dan Sumatra pesisir, Tuan Rondahaim Saragih Garingging
Opini
MADINA Puluhan warga Kecamatan Natal mendatangi Polres Mandailing Natal (Madina) untuk menyatakan dukungan penuh kepada penyidik Satreskri
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), K
Nasional
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
