JAKARTA – Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya dilaporkan secara pidana, kini Nikita Mirzani melayangkan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan total tuntutan kerugian mencapai Rp244 miliar.
Gugatan tersebut resmi didaftarkan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (30/9) dengan nomor perkara 1000/PDT/2025.Baca Juga:
Pengacara Andi Syarifudin menjelaskan bahwa nilai tuntutan itu berasal dari beberapa komponen kerugian.
"Ada kerugian materiel sebesar Rp4 miliar, kemudian kerugian akibat kelalaian sekitar Rp40 miliar, serta ganti rugi imateriel yang kami nilai sebesar Rp200 miliar," ungkap Andi Syarifudin kepada awak media.
Kasus ini bermula dari pembatalan sepihak sebuah perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Nikita Mirzani dan dokter Reza Gladys.
Perjanjian tersebut terkait review positif produk milik Reza Gladys yang seharusnya dilakukan oleh Nikita.
Namun, pembatalan sepihak menggunakan jalur hukum pidana dianggap merugikan pihak Nikita secara materiel dan imateriel.
"Pokok gugatan kami adalah adanya pembatalan sepihak dengan menggunakan instrumen hukum pidana yang menyebabkan kerugian pada klien kami," jelas Andi.
Sri Sinduwati, anggota tim kuasa hukum Nikita Mirzani menambahkan bahwa perjanjian tersebut adalah kerjasama untuk mengulas produk-produk milik dokter Reza Gladys secara positif.
"Perjanjian itu adalah kerja sama review produk milik dr. Reza Gladys yang akan diulas secara baik oleh Nikita Mirzani," kata Sri.
Selain itu, gugatan wanprestasi senilai Rp114 miliar yang sebelumnya sempat dilayangkan oleh Nikita ke Reza Gladys akan dicabut dan digantikan dengan gugatan baru ini.
Perkembangan terbaru ini menandai eskalasi sengketa hukum yang semakin intens antara kedua pihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari dokter Reza Gladys terkait gugatan yang diajukan.*
(vo/a008)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
