Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Vadel Badjideh dalam kasus asusila dan aborsi terhadap anak di bawah umur berinisial LM, yang diketahui merupakan putri dari publik figur Nikita Mirzani.
Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu (1/10/2025).
Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan penjara.Baca Juga:
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Vadel dengan 12 tahun penjara dan denda serupa.
Vonis tersebut mengguncang keluarga Vadel. Ibunda terdakwa, Titin, dilaporkan mengalami syok berat hingga kondisi fisiknya menurun drastis setelah mendengar keputusan hakim.
"Mama tuh syok ya. Tadi juga sempat langsung drop, kakinya lemes juga," ujar Martin Badjideh, kakak Vadel, usai sidang.
Martin dan Bintang, kakak lainnya, mengaku sulit menahan emosi saat amar putusan dibacakan.
Namun, di tengah suasana haru dan tekanan batin keluarga, Vadel justru tampil tenang dan mencoba menenangkan mereka.
"Vadel yang selalu tenangin saya tadi. Dia bisikin saya, bilang, 'Nggak apa-apa, Bang Martin. Nggak apa-apa,'" ujar Martin dengan suara bergetar.
"Dia juga bilang, 'Kebenaran nanti terungkap kok'."
Kasus ini bermula dari laporan Nikita Mirzani ke kepolisian atas dugaan hubungan asusila antara Vadel dan LM.
Meski keduanya disebut menjalin hubungan asmara, Vadel dituduh telah melakukan tindakan yang melewati batas, termasuk menghamili LM dan memaksanya untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali.
Dalam proses hukum, Vadel didakwa melanggar sejumlah pasal, di antaranya:
- Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- Pasal 77A ayat (1) UU Perlindungan Anak,
- Pasal 428 huruf A jo Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
- Pasal 348 KUHP tentang aborsi tanpa indikasi medis.
Kasus ini menuai perhatian publik luas karena melibatkan figur publik serta menyangkut isu perlindungan anak dan kekerasan seksual.
Meski vonis telah dijatuhkan, kuasa hukum Vadel menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.*
(tb/a008)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN