Mutasi Massal 2.043 Pegawai DJP, Menkeu Purbaya: Pegawai Nakal Digeser ke Posisi Pinggir
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
JAKARTA — Kasus dugaan pengancaman dan pelanggaran data pribadi yang dilaporkan selebritas Erika Carlina terhadap DJ Panda memasuki fase baru.
Polisi resmi menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah menemukan bukti awal yang cukup.
Kuasa hukum Erika, Mohammad Faisal, menyampaikan perkembangan itu saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Jumat, 14 November 2025.Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa laporan polisi telah dibuat sejak 19 Juli 2025, dan penyidik menaikkan status penanganan perkara pada 30 September 2025.
"Perkembangan perkaranya adalah sejak 30 September sudah dinaikkan status hukumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," ujar Faisal.
"Artinya, penyidik mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana."
Faisal menambahkan, DJ Panda kini menghadapi pasal berat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Dalam Undang-Undang ITE, tepatnya Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ancaman hukumannya di atas lima tahun," katanya.
Meski demikian, upaya penyelesaian melalui jalur Restorative Justice (RJ) masih terbuka.
Namun, Faisal menegaskan proses hukum tetap berjalan apabila kesepakatan damai tidak tercapai di antara kedua belah pihak.
Dengan masuknya kasus ini ke tahap penyidikan, DJ Panda berpotensi ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan bukti tambahan yang menguatkan.
Hingga kini, pihak Polda Metro Jaya masih melanjutkan pemeriksaan saksi dan pendalaman bukti elektronik.*
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengaku tidak mengenal terdakwa M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN