Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membantah pernyataan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengenai permintaan untuk menghentikan proses kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto (Setnov). Dalam sebuah talk show televisi, Agus Rahardjo menyatakan bahwa Presiden pernah meminta dirinya untuk menghentikan proses hukum terhadap Setnov.
Presiden Jokowi membantah keras pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan yang disinggung oleh Agus Rahardjo tidak pernah terjadi dalam jadwal kegiatan resmi Presiden. Dalam konferensi pers, Presiden menyatakan keheranannya terkait penyebaran informasi yang menyesatkan tersebut. Beliau juga mengajak publik untuk melihat proses hukum Setnov hingga jatuhnya vonis, menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk meramaikan isu tersebut.
https://youtu.be/brmDAQrI3Lc
Pernyataan Agus Rahardjo menambah kompleksitas kasus korupsi e-KTP yang sebelumnya menyeret Setnov. Agus mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana, Presiden Jokowi meminta agar KPK menghentikan kasus tersebut. Namun, Presiden membantah tudingan tersebut dan meminta agar data di Sekretariat Negara (Setneg) diperiksa untuk membuktikan bahwa pertemuan tersebut tidak pernah terjadi.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena Agus Rahardjo juga menyoroti bahwa momen tersebut memiliki dampak pada revisi UU KPK. Revisi UU KPK memuat sejumlah perubahan, termasuk penempatan KPK di bawah kekuasaan eksekutif dan kemampuan KPK untuk menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3). (Ayu lestari)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL