Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA -Sebanyak 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan saat acara Djakarta Warehouse Project (DWP) kini menjalani sidang etik di Mabes Polri. Proses sidang tersebut dimulai pada Selasa, 31 Desember 2024, dan akan dilakukan secara bertahap.
Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa sidang etik tersebut telah dimulai. Menurutnya, pihak Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Iya benar (mulai hari ini),” kata Trunoyudo melalui pesan singkat kepada wartawan.
Sidang etik yang dilakukan terhadap oknum-oknum anggota Polri ini akan dipantau langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Trunoyudo menambahkan bahwa sidang etik ini akan berlangsung secara simultan dan berkesinambungan untuk memastikan proses hukum yang transparan dan adil.
Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim, menyebutkan bahwa sidang etik tidak dilakukan sekaligus terhadap seluruh 18 anggota yang terlibat, melainkan satu per satu. “Hari ini ada tiga polisi yang disidang, namun identitas mereka belum disebutkan,” ujar Yusuf.
Sebelumnya, aparat kepolisian melakukan penyelidikan setelah diduga terjadi pemerasan terhadap warga negara Malaysia (WN Malaysia) saat acara DWP. Dalam penyelidikan, ditemukan uang senilai Rp 2,5 miliar yang disita dari rekening yang sudah disiapkan oleh oknum-oknum tersebut.
Pihak kepolisian berjanji untuk terus melakukan proses hukum terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam praktik pemerasan ini. Sidang etik menjadi salah satu langkah dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran yang terjadi dan memastikan disiplin serta integritas di tubuh Polri.
(N/014)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL