Viral! PNS Tapanuli Utara Mengaku Dipecat Usai Tuntut TPP, Wakil Bupati Buka Suara
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengucapkan putusan akhir atas 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) atau sengketa pilkada tahun 2024 yang telah memasuki tahap pembuktian. Sidang putusan ini digelar secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, dimulai pada pukul 08.00 WIB. Sidang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan hakim konstitusi lainnya.
Dalam proses PHPU Kada 2024, MK sebelumnya telah meregistrasi sebanyak 310 perkara. Pada 4 dan 5 Februari 2025, MK mengucapkan putusan dismissal terkait gugurnya beberapa perkara, dan hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sejumlah 270 perkara lainnya terhenti dengan rincian 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara bukan kewenangan MK.
Sidang pembuktian pada 7-17 Februari 2025 telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan terkait sengketa pilkada tersebut.
Daftar 40 Perkara PHPU Kada yang Akan Diputus:
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan ribuan h
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kri
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di S
NASIONAL