Kapolres Ngada Terkait Kasus Seksual Anak, DPR Usulkan Sanksi Mati

JAKARTA -Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mendesak agar Polri tidak hanya memproses secara etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mantan Kapolres Ngada Polda NTT, yang terjerat kasus asusila terhadap anak di bawah umur, pornografi, dan penyalahgunaan narkoba.

Selly menilai tindakan yang dilakukan oleh Fajar sangat meresahkan dan harus mendapatkan hukuman maksimal.

Ia menegaskan, sebagai seorang pejabat polisi yang seharusnya memberikan contoh, Fajar justru melakukan perbuatan biadab yang merusak masa depan anak-anak.

"Harus dihukum maksimal. Apalagi dia sebagai Kapolres, seharusnya memberi contoh, bukan merenggut masa depan anaknya sendiri. Ini benar-benar perbuatan biadab," ujar Selly kepada wartawan.

Lebih lanjut, Selly menekankan bahwa Fajar layak dijatuhi hukuman mati setelah diproses secara etik dan dijatuhi hukuman pemecatan oleh Div Propam Polri.

Ia merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan dasar bagi hukuman berat terkait eksploitasi seksual anak dan penyalahgunaan narkotika.

"Pasal 13 UU TPKS mengatur hukuman maksimal 15 tahun penjara untuk eksploitasi seksual terhadap anak di bawah kekuasaan seseorang. Selain itu, tindak pidana ini dilakukan secara berlapis, termasuk dengan merekam aksi asusila dan penggunaan narkotika. Oleh karena itu, saya pikir hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati lebih pantas," tambahnya.

Dalam proses hukum yang berlangsung, Selly juga meminta agar transparansi dan akuntabilitas dijaga dengan baik agar keadilan bagi para korban dapat terwujud tanpa hambatan.

Sementara itu, AKBP Fajar telah ditangkap oleh Propam Polri pada 20 Februari 2025 terkait dugaan penyalahgunaan narkoba setelah tes urin menunjukkan hasil positif sabu.

Fajar kini sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

Sebelumnya, pelaku juga diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur.