DAIRI -Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan melakukan kunjungan reses ke Mapolres Dairi, Kamis (10/4/2025), guna menyerap aspirasi dan masukan terkait revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang digodok di parlemen.
Dalam kunjungan tersebut, Hinca disambut oleh Wakapolres Dairi Kompol Diarma Munthe, jajaran pejabat utama (PJU) Polres Dairi, serta Ketua DPC Partai Demokrat Wanseptember Situmorang dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Dairi.
Hinca menyampaikan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini sudah berusia 44 tahun, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar lebih relevan dengan kondisi penegakan hukum modern.
Baca Juga:
"Kami mendengarkan pengalaman para aparat di Polres Dairi dalam menyelesaikan perkara, supaya KUHAP ini bisa kita benahi. Umurnya sudah 44 tahun, saatnya diperbarui," kata Hinca dalam sesi wawancara.
Hinca menekankan bahwa revisi KUHAP bukan hanya urusan aparat penegak hukum atau legislator, tapi seluruh masyarakat harus memahami dan terlibat dalam proses perbaikannya.
Baca Juga:
"Para wartawan pun harus baca KUHAP, karena ini bisa berdampak kepada siapa saja. Seluruh warga negara wajib peduli agar tidak ada lagi yang marah pada kami di Komisi III," ujarnya.
Ia menyebut, Dairi memiliki catatan penting dalam penerapan prinsip restorative justice yang bisa dijadikan bahan masukan untuk revisi KUHAP.
"Di Dairi ini salah satu tempat kelahiran Restorative Justice. Itu yang sedang kami dorong untuk dimasukkan dalam revisi," jelas Hinca.
Hinca memaparkan bahwa revisi KUHAP akan mencakup banyak klaster penting, mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, hingga tahap eksekusi.
"Kita bicara ratusan pasal yang harus diperbarui. Targetnya, revisi KUHAP bisa tuntas sebelum 2 Januari 2026, bersamaan dengan efektifnya KUHP baru," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi III DPR RI telah menyerahkan draf RUU KUHAP kepada pihak Polres Dairi untuk ditelaah dan diberikan masukan.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sebua
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
Nasional
TAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
Pemerintahan
BANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
Nasional
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali bergerak, meski hanya naik tipis sebesar Rp1.000 dibanding hari sebelumnya
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, buka suara terkait polemik rencana Pemprov Sumut yang sempat menganggarkan Rp 860 juta untu
Pemerintahan