Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
DAIRI -Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan melakukan kunjungan reses ke Mapolres Dairi, Kamis (10/4/2025), guna menyerap aspirasi dan masukan terkait revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang digodok di parlemen.
Dalam kunjungan tersebut, Hinca disambut oleh Wakapolres Dairi Kompol Diarma Munthe, jajaran pejabat utama (PJU) Polres Dairi, serta Ketua DPC Partai Demokrat Wanseptember Situmorang dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Dairi.
Hinca menyampaikan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini sudah berusia 44 tahun, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar lebih relevan dengan kondisi penegakan hukum modern.
"Kami mendengarkan pengalaman para aparat di Polres Dairi dalam menyelesaikan perkara, supaya KUHAP ini bisa kita benahi. Umurnya sudah 44 tahun, saatnya diperbarui," kata Hinca dalam sesi wawancara.
Hinca menekankan bahwa revisi KUHAP bukan hanya urusan aparat penegak hukum atau legislator, tapi seluruh masyarakat harus memahami dan terlibat dalam proses perbaikannya.
"Para wartawan pun harus baca KUHAP, karena ini bisa berdampak kepada siapa saja. Seluruh warga negara wajib peduli agar tidak ada lagi yang marah pada kami di Komisi III," ujarnya.
Ia menyebut, Dairi memiliki catatan penting dalam penerapan prinsip restorative justice yang bisa dijadikan bahan masukan untuk revisi KUHAP.
"Di Dairi ini salah satu tempat kelahiran Restorative Justice. Itu yang sedang kami dorong untuk dimasukkan dalam revisi," jelas Hinca.
Hinca memaparkan bahwa revisi KUHAP akan mencakup banyak klaster penting, mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, hingga tahap eksekusi.
"Kita bicara ratusan pasal yang harus diperbarui. Targetnya, revisi KUHAP bisa tuntas sebelum 2 Januari 2026, bersamaan dengan efektifnya KUHP baru," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi III DPR RI telah menyerahkan draf RUU KUHAP kepada pihak Polres Dairi untuk ditelaah dan diberikan masukan.
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL