BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MADINA -Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek "Smart Village" di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mencuat ke publik.
Proyek bernilai Rp 9,4 miliar ini disebut-sebut tidak memiliki hasil yang jelas meski dananya dikutip langsung dari ratusan desa.
Program yang diklaim sebagai bagian dari inisiatif "Desa Digital" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tersebut mewajibkan 377 desa di Madina ikut serta, dengan biaya yang dibebankan sebesar Rp 24.975.000 per desa pada tahun 2023. Total anggaran yang terkumpul mencapai Rp 9.415.575.000.
Ironisnya, proyek yang dijanjikan akan membawa digitalisasi ke desa-desa ini ternyata tak menampakkan hasil.
Para kepala desa hanya menerima sertifikat dari pihak pelaksana, tanpa ada implementasi nyata di lapangan.
Tokoh masyarakat Mandailing Natal, Khairul Saleh Nasution, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Kita berharap KPK segera turun ke Mandailing Natal. Penegak hukum di daerah ini tampaknya kurang peka terhadap kerugian yang diderita oleh 377 desa," ujar Khairul dalam pernyataannya.
Khairul juga menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah oknum penting dalam praktik korupsi ini, termasuk dari pelaksana proyek, yakni PT. Info Media Solusi Net, serta oknum kepala daerah dan anggota DPRD Sumut yang diduga turut menerima aliran dana proyek.
"Kalau KPK serius, semua yang terlibat bisa terungkap. Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas," tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusannya, Khairul berencana bertolak ke Jakarta untuk mendesak agar kasus ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.
"Saya akan datang langsung ke KPK agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Ini menyangkut uang rakyat di desa-desa yang seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Kominfo maupun pemerintah daerah Madina terkait dugaan korupsi tersebut.*
(op)
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL