KPK Sita 65 Bidang Tanah di Kalianda Terkait Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 65 bidang tanah di Kalianda, Lampung Selatan, dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya pada Tahun Anggaran 2018–2020.

"Pada 14–15 April 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan tanah sebanyak 65 bidang di Kalianda," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4).

Mayoritas tanah tersebut diketahui milik petani yang dibeli oleh para tersangka dengan pembayaran tidak penuh, hanya uang muka sebesar 5 hingga 20 persen pada tahun 2019. Hingga kini, pembayaran belum dilunasi.

"Sudah hampir enam tahun tidak ada kepastian atau kelanjutan atas pembayaran lahan-lahan tersebut," imbuh Tessa.

Petani Tak Bisa Jual Tanah, Surat Dipegang Notaris

Tessa menjelaskan, para petani tidak bisa menjual lahan mereka karena surat-surat kepemilikan ditahan oleh notaris.

Di sisi lain, kondisi ekonomi membuat mereka tidak mampu mengembalikan uang muka yang telah diterima.

Meski telah disita, KPK tetap memperbolehkan petani memanfaatkan lahan seperti biasa hingga ada putusan hukum tetap.

"Tanah tersebut tetap digunakan petani untuk menanam jagung. Nantinya, KPK akan meminta pengadilan agar tanah bisa dikembalikan kepada para petani tanpa harus mengembalikan uang muka, atau dilelang untuk pelunasan pembayaran," jelasnya.

Ada Tersangka, Belum Diungkap ke Publik

KPK menyatakan sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun belum mengumumkannya ke publik.