Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar eks Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Riezky Aprilia, terkait pertemuannya dengan Saeful Bahri, orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Singapura pada 25 September 2019.
Pertanyaan keras dari JPU muncul saat Riezky bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/5).
Jaksa mempertanyakan validitas klaim Saeful yang menyebut perintah pengunduran diri Riezky dari DPR datang langsung dari Hasto.
"Saksi baru pertama kali bertemu Saeful, bagaimana saksi bisa meyakini bahwa yang disampaikan Saeful dari Sekjen. Jangan-jangan, kita khawatir nih Saeful mencatut nama (Hasto), bagaimana saksi membuktikan bahwa benar ini ada pesan yang disampaikan Saeful setelah dihubungi tadi dari Pak Sekjen?" tanya jaksa.
Menjawab pertanyaan itu, Riezky menyatakan bahwa dirinya menyimpulkan perintah itu berasal dari Hasto berdasarkan ucapan berulang dari Saeful, yang bahkan menelepon Donny Tri Istiqomah di hadapannya.
"Perintah Sekjen itu keluar dari mulut Saeful berkali-kali. Kemudian dia mengonfirmasi dengan menelepon Donny. Dalam percakapan itu, Donny bilang 'sudah nanti saya yang ngomong ke Sekjen'," ujar Riezky.
Dalam kasus ini, Hasto didakwa menghalangi upaya KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 serta didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta untuk meloloskan PAW Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019–2024.
Hasto disebut memberikan suap itu bersama-sama dengan orang kepercayaannya Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful telah divonis bersalah, dan Harun Masiku hingga kini masih buron.*
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL