India Mulai Mengerem Impor, Ke Mana Arah Baru Ekspor Batu Bara Indonesia?
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
JAKARTA -Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (9/5/2025).
Dalam sidang hari ini, dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata dihadirkan sebagai saksi oleh tim jaksa penuntut umum KPK.
Kehadiran mereka bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap Hasto dalam perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) dan dugaan upaya menghalangi penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.
"Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata," ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto kepada awak media menjelang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.
Dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, jaksa menyebut bahwa Hasto secara sengaja merintangi proses hukum yang dilakukan KPK terhadap tersangka Harun Masiku, yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.
"Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," ucap jaksa di persidangan sebelumnya.
Tak hanya itu, Hasto juga didakwa terlibat dalam pemberian suap sebesar Rp 600 juta kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Suap tersebut diberikan agar Wahyu membantu pengurusan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019–2024 untuk Harun Masiku.
Pemberian suap itu disebut dilakukan Hasto bersama sejumlah pihak, yakni Donny Tri Istiqomah (orang kepercayaan Hasto), Saeful Bahri (telah divonis bersalah), dan Harun Masiku.
Uang sebesar SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta diserahkan kepada Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai penyelenggara negara.
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL