Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM– Persidangan kasus peredaran narkotika yang menyeret mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, memasuki babak krusial.
Dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Satria dan empat anggota Satresnarkoba lainnya.
Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Tiwik bersama hakim anggota Andi Bayu Mandala Putra Syadli dan Douglas RP Napitupulu ini digelar terbuka untuk umum.
Agenda persidangan adalah pembacaan tuntutan yang dibacakan langsung oleh JPU Alinaex Hasibuan.
"Terdakwa Satria Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I," ujar JPU dalam tuntutannya, Senin (26/5/2025).
Satria didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan keterlibatan dalam jaringan narkoba internasional dan menyalahgunakan jabatannya sebagai aparat penegak hukum.
JPU menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur, bahkan memanfaatkan kewenangannya sebagai atasan di institusi Polri untuk menjalankan transaksi narkoba.
Dalam persidangan, Satria juga dinilai tidak kooperatif dan berbelit-belit.
"Tidak ditemukan satu pun alasan pembenar atau pemaaf. Maka kami menuntut pidana mati terhadap terdakwa," tegas JPU Alinaex.
Selain Satria, empat anggota lainnya yakni Shigit Sarwo Edi, Rahmadani, Fadilah, dan Wan Rahmat juga dituntut hukuman mati.
Sementara itu, lima terdakwa lainnya yaitu Ariyanto, Junaidi, Alex Chandra, Ibnu Ma'ruf Rambe, dan Jaka Surya dituntut hukuman seumur hidup.
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL