Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
BATAM – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam resmi menyatakan Mangihut Rajagukguk, anggota DPRD Batam dari Fraksi PDIP dan Komisi II, melanggar kode etik sebagai wakil rakyat, Rabu (26/5/2025). Keputusan ini merupakan hasil dari sidang etik yang digelar setelah Mangihut dilaporkan terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan.
"Saudara Mangihut Rajagukguk terbukti melakukan pelanggaran etik sebagai Anggota DPRD Kota Batam," tegas Ketua BK DPRD Batam, Muhammad Fadli.
Fadli menyebut, pelanggaran etik tersebut timbul akibat kehebohan dan perbincangan publik yang masif atas kasus yang menyeret nama Mangihut. Hal ini berdampak pada citra dan kredibilitas DPRD Kota Batam.
BK DPRD Batam menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Mangihut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kode Etik.
"Keputusan ini final dan berdasarkan tata beracara serta tupoksi kami. Semua berdasarkan keterangan saksi, bukti, serta tuntutan publik," lanjut Fadli.
Surat keputusan BK telah ditembuskan kepada Fraksi PDI Perjuangan, pimpinan DPRD Batam, dan DPD PDIP untuk ditindaklanjuti kepada Mangihut.
Dugaan Penipuan dan Intimidasi
Sebelumnya, Mangihut dilaporkan oleh seorang pengusaha terkait usaha jual beli pasir dredging. Dalam laporan tersebut, Mangihut diduga meminta uang dan saham dengan dalih untuk koordinasi dengan Polresta Barelang dan Polda Kepri.
"Uang tersebut diminta dengan alasan koordinasi dengan aparat penegak hukum," ungkap kuasa hukum pelapor.
Selain dugaan penipuan dan penggelapan, pelapor juga mengaku mengalami intimidasi. Orang tak dikenal diduga mendatangi rumah pelapor dan berteriak memanggil namanya.
Kuasa hukum pelapor berharap agar proses hukum berjalan profesional dan memberi kepastian hukum bagi kliennya.
"Kami percaya kepolisian akan menjunjung tinggi keadilan dan melindungi iklim investasi di Batam," ujarnya.
Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi.
"Kami akan undang pihak-pihak terkait karena terlapor adalah anggota DPRD," kata Zaenal.*
(d/a008)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementeria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memperingatkan para pejabat agar tid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya di
INTERNASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut seorang anggota geng motor bernama Ragil Jawara dengan hukuman 20 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dahlan IskanDOR!Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banya
OPINI
MEDAN Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan disk
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan RS AnNisa untuk menghadirkan layanan kes
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rek
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima ku
PEMERINTAHAN