Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
SUNGAI PENUH – Aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025).
Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Pelayang Raya, Supriadi.
Puluhan massa kembali turun ke jalan setelah sebelumnya, dalam aksi yang digelar 10 hari lalu, pihak Kejari melalui Kasi Intel berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut dalam waktu dekat.
Namun hingga hari ini, para aktivis menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan aparat penegak hukum.
Salah satu orator aksi, Indra Komano, secara lantang menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Kejari Sungai Penuh yang dinilainya tidak responsif terhadap laporan masyarakat.
"Sudah 10 hari kami menunggu, tapi tidak ada satu pun langkah nyata dari Kejari. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menegakkan hukum. Jangan-jangan Kejari Sungai Penuh justru melindungi Kades Pelayang Raya, Supriadi," tegas Indra dalam orasinya.
Ia juga menilai Kejari gagal dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.
Menurutnya, ketidakseriusan lembaga hukum tersebut bisa mencoreng citra penegakan hukum di daerah.
"Banyak kasus pelanggaran hukum yang terbengkalai tanpa kejelasan. Jika tidak sanggup menegakkan keadilan, lebih baik mundur dan angkat kaki dari Bumi Sakti Alam Kerinci," ujarnya.
Aksi massa sempat memanas dan diwarnai ketegangan antara demonstran dan sejumlah pihak dari internal Kejaksaan.
Meski demikian, situasi masih dapat dikendalikan aparat pengamanan yang berjaga di lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi oleh Kades Supriadi.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, para aktivis berencana akan melanjutkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons secara serius oleh pihak Kejari.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK