Sebelumnya, MK memutuskan agar pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dilakukan secara terpisah, dengan jeda waktu maksimal dua tahun enam bulan.
Putusan tersebut memunculkan perdebatan hukum dan politik di kalangan pembentuk undang-undang.
Meski demikian, Rifqinizamy memastikan bahwa DPR akan melakukan pendalaman atas putusan tersebut secara serius.
"Ini bisa menjadi pintu masuk untuk meninjau lebih luas bagaimana proses pembentukan hukum nasional ke depan," tutupnya.*
(d/a008)
DELI SERDANG Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang,
PERISTIWA
MEDAN PSMS Medan kembali memperkuat skuadnya menjelang bergulirnya kompetisi Championship 20262027. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu re
OLAHRAGA
MEDAN Kawasan wisata Berastagi di Kabupaten Karo masih menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Sumatera Utara, terutama saat akh
PARIWISATA
BOGOR Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 yang m
NASIONAL
JAKARTA Penanganan tiga perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi resmi mengumumkan penghentian dukungan pembaruan perangkat lunak (software update) untuk sejumlah smartphone dari lini Xi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polemik internal di tubuh PDI Perjuangan Sumatera Utara kembali mencuat setelah kader militan PDIP Kota Medan, Tongam Manulang, me
POLITIK
MEDAN Mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara, Tamrin, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam perk
HUKUM DAN KRIMINAL
