Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/7/2025).
Penggeledahan dilakukan menyusul penetapan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp 231,8 miliar.
Suasana di kantor yang terletak di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan itu tampak lengang.
Sejumlah personel kepolisian berjaga ketat di pintu masuk, sementara penyidik KPK diketahui telah berada di dalam gedung selama lebih dari dua jam melakukan penggeledahan.
Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait hasil penggeledahan, namun kegiatan ini disebut sebagai bagian dari pendalaman bukti atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Ginting.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar beberapa hari lalu.
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa kelima tersangka terdiri dari tiga pejabat dan dua pihak swasta.
"Lima tersangka tersebut adalah TOP (Topan Ginting), Kepala Dinas PUPR Sumut; RES, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan HEL, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. Dua lainnya adalah KIR, Direktur Utama PT DNG, dan RAY, Direktur PT RN, sebagai pihak pemberi suap," ujar Asep dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI, Sabtu (28/6).
Menurut KPK, proyek jalan yang menjadi objek korupsi meliputi wilayah Kota Pinang, Gunung Tua hingga pembangunan ruas Jalan Hutaimbaru–Sipiongot.
Nilai proyek secara keseluruhan mencapai Rp 231,8 miliar.
Dalam konstruksi perkara yang dijelaskan KPK, Topan Ginting disebut memerintahkan bawahannya, RES, untuk langsung menunjuk KIR sebagai rekanan pelaksana proyek tanpa melalui mekanisme lelang dan pengadaan barang/jasa sesuai aturan.
"TOP bahkan membawa langsung KIR saat melakukan survei awal ke lapangan. Ini menunjukkan adanya persekongkolan. Proyek dijalankan tanpa proses tender yang sah," ungkap Asep.
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 11.512 kegiatan pemulihan yang akan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumater
EKONOMI