Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Doakan Amsal Sitepu Dibebaskan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendoakan videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas dalam sidang kasus dugaan korupsi
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN -Persidangan lanjutan kasus pengeroyokan terhadap Hennita Wati Lubis, warga Desa Sipenggeng, Tapanuli Selatan, kembali memantik perhatian publik. Sidang yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025, memunculkan dugaan serius soal indikasi pelemahan perkara oleh unsur di dalam persidangan, termasuk hakim.
Sebelumnya, persidangan sempat ditunda pada 24 Juni 2025 karena salah satu hakim anggota tengah menjalani cuti. Penundaan ini menuai kritik keras dari kalangan aktivis dan mahasiswa, yang menilai bahwa alasan cuti tak semestinya menjadi penyebab pengabaian hak pencari keadilan.
Suasana ruang sidang memanas ketika Musno Saidi Siregar, salah satu aktivis yang memantau jalannya persidangan, melakukan aksi simbolik dengan menaikkan kakinya ke kursi sebagai bentuk protes. Ia menyatakan kecewa atas ketidakadilan yang dirasakannya selama mengikuti proses hukum kasus ini.
"Saya siap ditegur jika saya salah, tapi bagaimana dengan sikap hakim yang sewenang-wenang menunda sidang dan tidak menjunjung etika persidangan? Ini bukan soal pribadi, ini soal keadilan bagi korban," ujar Musno kepada awak media, Kamis (3/7/2025).
Dugaan Intervensi dan Ketidaknetralan Hakim
Musno juga mengungkap bahwa ada kesan kuat upaya pengalihan isu selama persidangan. Menurutnya, para hakim kerap mengarahkan pertanyaan ke soal status tanah, alih-alih fokus pada substansi utama: pengeroyokan terhadap seorang perempuan oleh dua pria dewasa.
"Ini sudah jelas-jelas pengeroyokan. Fakta di persidangan membuktikan itu. Tapi kenapa arah pertanyaan hakim malah berkutat pada status tanah? Ada apa?" ujarnya.
Ia menuding ketiga hakim yang menyidangkan perkara ini—Silvia Ningsih, S.H., M.H., Riky Rahman Sigalingging, S.H., M.H., dan Rudy Rambe, S.H.—telah mengenal para terdakwa secara emosional, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi objektivitas dalam memutus perkara.
Musno juga menyoroti sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dianggap pasif dan tidak menunjukkan empati pada korban. Ditambah dengan salah satu hakim yang disebut terlihat bermain ponsel dan tertawa saat persidangan berlangsung, memperparah persepsi publik atas integritas sidang.
Aksi Mahasiswa: Desakan Keadilan untuk Korban
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (BEMSU) turun ke jalan dan melakukan aksi protes di depan Pengadilan Negeri Medan, Kamis (3/7/2025), sebagai bentuk solidaritas terhadap Hennita Wati Lubis. Mereka mendesak peradilan bersih dan mendalam atas dugaan kelalaian serta praktik tidak etis yang dilakukan oknum hakim.
Musno memastikan, jika sidang berikutnya menghasilkan vonis ringan yang mencurigakan, maka Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hak Rakyat Sumatera Utara akan menggelar aksi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendoakan videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas dalam sidang kasus dugaan korupsi
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026), untuk menggelar pertemuan re
INTERNASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/4/2026). Pukul 09.11 WIB, IHSG bergerak di level 7.17
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Mengacu data resmi Logam Mulia, ha
EKONOMI
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK