Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sarana pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) pada periode 2021-2023. Sebagai bagian dari penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di salah satu lokasi terkait.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya penggeledahan ini. Namun, ia belum dapat memberikan informasi detail terkait lokasi yang digeledah. “Ada giat geledah. Terkait lokasi geledah, karena masih berproses, belum bisa diumumkan. Jumlahnya baru satu lokasi,” ujar Tessa, Selasa (3/12/2024).
Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini, termasuk uang, catatan, dan barang bukti elektronik (BBE). “Hasil geledah (ditemukan) uang, catatan, BBE,” tambahnya.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pengadaan fasilitas pengolahan karet yang dirancang untuk disalurkan kepada petani karet. Salah satu bahan utama yang diadakan adalah asam yang diperlukan dalam proses pengentalan karet.
Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan indikasi penggelembungan harga yang signifikan. “Yang terjadi adalah, terjadi penggelembungan harga. Tadinya yang dijual misalnya Rp 10 ribu per sekian liter, menjadi Rp 50 ribu per sekian liter,” ungkap Asep.
Ia menambahkan bahwa penggelembungan harga ini menyebabkan biaya pengadaan menjadi jauh lebih mahal dari seharusnya. “Dinaikkan harganya, di situ terjadi penggelembungan,” tandasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi di sektor pertanian. Lembaga antirasuah terus melakukan upaya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pengadaan barang dan jasa untuk memastikan transparansi serta mencegah kerugian negara.
KPK diharapkan dapat mengungkap pelaku di balik kasus ini dan memastikan adanya langkah hukum yang tegas demi keadilan serta pemulihan kerugian negara.
(N/014)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL