Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina berencana untuk menemui pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 4 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan oleh ketua tim kuasa hukum, Jutek Bongso, dalam sebuah pernyataan melalui kanal YouTube-nya.
“Pada tanggal 4 Februari 2025, kami akan menghadap Dirjen HAM dan Menteri HAM untuk melaporkan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada 2016 silam,” ujar Jutek. Dalam kesempatan itu, Jutek juga menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran HAM tersebut diduga menjadi faktor yang membuat para terpidana dalam kasus Vina mengakui tindakan yang mereka klaim tidak pernah mereka lakukan.
Jutek menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi para terpidana dan penegakan hak asasi manusia. Jutek berharap pertemuan ini dapat memberikan jalan bagi penyelesaian kasus secara adil dan transparan, serta menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama proses hukum. (TRBN)
(CHRISTIE)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL