KOMAK Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Bunut Pesawaran

Namun, penggunaan dana di luar BLT dinilai tidak jelas arah dan realisasinya.

Bahkan, menurut KOMAK, sejumlah pembangunan infrastruktur yang ada justru dilakukan secara swadaya dan gotong royong masyarakat.

Ironisnya, proyek tersebut diduga dimasukkan ke dalam laporan pembiayaan menggunakan dana desa.

"Pengelolaan DD tidak transparan, dikendalikan langsung oleh Kepala Desa bersama perangkat yang sebagian besar masih kerabat dekatnya. Ada indikasi pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak prosedural, dugaan markup anggaran, hingga kegiatan fiktif," tegas Raditya.

Baca Juga:

• Tunjangan Perumahan Fantastis DPRD, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Lama, Jangan Salahkan Kepala Daerah Baru

Atas temuan ini, KOMAK meminta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan terhadap penggunaan dana desa di Desa Bunut.

Lembaga tersebut menilai hal ini penting demi menjaga akuntabilitas dan mencegah kerugian negara.*

Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun untuk IKN Ditolak DPR, Basuki: Bisa Mundur Lagi

Tunjangan Perumahan Fantastis DPRD, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Lama, Jangan Salahkan Kepala Daerah Baru

Pemerintah Resmi Perpanjang PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029!

Pekerja Hotel, Restoran, dan Kafe Kini Bebas PPh 21, Pemerintah Targetkan 552 Ribu Penerima

Pemerintah Luncurkan 8 Program Ekonomi Senilai Rp16,23 Triliun, Ini Daftarnya!

Dugaan Mark-Up Program Digitalisasi Pendidikan, Kejagung Periksa Saksi Direktur PT Tritunggal Jaya Komputindo