Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAMBI -Kepolisian Daerah (Polda) Jambi bersama Polres Kerinci menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembakaran dan pengrusakan kotak suara pada Pilkada Kota Sungai Penuh tahun 2024. Acara ini berlangsung di Mapolres Kerinci pada Jumat (29/11/2024) dan dipimpin oleh Dir Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol. Andri Ananta Yudhistira, didampingi Kapolres Kerinci, AKBP M. Mujib, Kasat Reskrim, dan Kasi Humas Polres Kerinci.
Dir Reskrimum Polda Jambi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima lima laporan terkait pembakaran dan pengrusakan kotak suara di beberapa TPS di Kota Sungai Penuh. Lima TPS tersebut adalah:
TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai TPS 01 Desa Dujung Sakti, Kecamatan Kota Baru TPS 01 Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru TPS 01 Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru TPS 02 Desa Koto Dua, Kecamatan Pesisir BukitPolisi telah mengamankan satu tersangka berinisial HH, sementara delapan tersangka lainnya masih dalam pengejaran. HH diketahui menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Motif pelaku adalah mendukung kepentingan pasangan calon tertentu dengan tujuan memicu penghitungan suara ulang (PSU).
“Pelaku HH membakar kotak suara di TPS 02 Kumun Debai demi memastikan paslon yang didukungnya tidak kalah,” ujar Kombes Pol. Andri Ananta.
Berikut daftar tersangka lainnya yang saat ini masih diburu:
TPS 01 Desa Dujung Sakti: DK, JN, EP TPS 01 Desa Koto Limau Manis: JH, DK, EG TPS 01 Desa Permai Indah: JH TPS 02 Desa Koto Dua: IP, AI, RDDua tersangka, yakni JH dan DK, dilaporkan terlibat dalam dua TPS yang berbeda.
Tim Resmob dan Opsnal Polres Kerinci saat ini terus memburu para tersangka yang tidak ditemukan di tempat tinggal mereka. Polda Jambi meminta kerja sama masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat keberadaan para pelaku.
“Kepolisian akan menindak tegas dan memproses secara hukum para pelaku. Kami berharap masyarakat segera melapor jika mengetahui keberadaan para tersangka,” tegas Kombes Pol. Andri Ananta.
Kasus ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas pelaksanaan Pilkada. Penindakan tegas terhadap pelaku diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar menghormati proses demokrasi yang jujur dan adil.
Saat ini, proses hukum terhadap pelaku yang sudah diamankan sedang berlangsung, sementara pengejaran terhadap pelaku lainnya terus dilakukan secara intensif.
(N/014)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL