KPK Tahan Mantan Dirut PGN Terkait Kasus Korupsi Jual Beli Gas

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso pada Rabu (1/10).

Penahanan dilakukan setelah Hendi diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PGN dengan PT Isargas Energi (PT IAE).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penahanan terhadap Hendi berlaku mulai 1 Oktober hingga 20 Oktober 2025.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Pupuk di Karo, Istri Pemilik Toko Pupuk Resmi Jadi Tersangka

Ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Merah Putih, Jakarta.

"Penahanan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dan mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri," ujar Asep dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta.

Hendi bukan tersangka pertama yang ditahan dalam kasus ini.

Sebelumnya pada 11 April 2025, KPK sudah menahan dua tersangka lain, yakni Danny Praditya, mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–Agustus 2019, dan Iswan Ibrahim, mantan Direktur Utama PT Isargas dan Komisaris PT IAE.

Menurut keterangan KPK, kasus bermula pada 2017 ketika PT IAE, perusahaan distribusi gas di Jawa Timur, mengalami kesulitan keuangan sehingga membutuhkan pendanaan.

Iswan Ibrahim kemudian meminta Arso Sadewo, Komisaris Utama dan pemilik saham mayoritas PT IAE, untuk melakukan pendekatan kepada PGN dalam rangka memuluskan kerja sama jual beli gas dengan opsi akuisisi menggunakan metode pembayaran muka (advance payment) sebesar US$15 juta.

Dalam proses tersebut, Hendi Prio Santoso bersama Yugi Prayanto melakukan pertemuan dengan Arso Sadewo untuk mengondisikan persetujuan pembelian gas bumi oleh PGN dari PT IAE.

Selanjutnya, Arso Sadewo, Iswan Ibrahim, dan Danny Praditya sepakat merencanakan kerja sama tersebut.

Sebagai imbalan, Arso Sadewo diduga memberikan komitmen fee sebesar SGD 500.000 kepada Hendi di kantornya di Jakarta.

Hendi kemudian memberikan sebagian uang sebesar US$10.000 kepada Yugi Prayanto sebagai imbalan atas perannya dalam perkenalan tersebut.

Atas perbuatannya, Hendi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini menjadi salah satu sorotan publik karena melibatkan pejabat di BUMN strategis dan berdampak pada pengelolaan sumber daya energi nasional.

KPK terus melanjutkan penyidikan untuk mengungkap seluruh aktor dan modus yang terkait.*

(cn/a008)

Kasus Korupsi Pupuk di Karo, Istri Pemilik Toko Pupuk Resmi Jadi Tersangka

Eks Kapolres Tapsel Akui Kenalkan Kontraktor ke Pejabat PUPR, Hakim: Harusnya Saudara Malu!

KPK Hadirkan Lima Saksi dalam Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut, Foto Gubernur Sumut Disorot

KPK Periksa Mantan Dirut PGN Hendi Prio Santoso Terkait Kasus Korupsi Jual Beli Gas

KPK Pindahkan 32 Kendaraan Sitaan Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemnaker

Topan Ginting & Mantan Sekda Efendi Pohan Akan Dihadirkan Sebagai Saksi Korupsi Proyek Jalan Sumut