KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji dugaan kebocoran anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai Rp 5 triliun per tahun.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah kebocoran dalam sistem pengelolaan anggaran haji dan mencegah potensi kerugian negara di masa mendatang.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa proses evaluasi akan dilakukan oleh Direktorat Monitoring.

Baca Juga:

• Bantah Terlibat Korupsi, AKBP Yasir Ahmadi Menangis di Persidangan: “Demi Allah, Saya Tidak Terima Seperak pun”

Hasil kajian akan diserahkan langsung kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk perbaikan ke depan.

"Anggaran haji setiap tahun ada kebocoran sekitar Rp 5 triliun. Itu bisa dilakukan monitoring oleh Direktur Monitoring, dilakukan evaluasi," ujar Asep kepada wartawan, Rabu (1/10).

Menurut Asep, hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar pembentukan standar operasional prosedur (SOP) baru agar kebocoran serupa tidak terjadi dalam pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya.

"Misalnya terjadi fraud oleh pihak tertentu, bisa dipertimbangkan pergantian penyelenggara katering, penginapan, atau petugas haji," tambahnya.

Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa jika hasil monitoring menemukan indikasi korupsi, KPK tidak akan segan mengambil langkah penindakan.

"Apabila ditemukan tindak pidana korupsi, maka hasil kajian akan disampaikan ke Kedeputian Penindakan untuk ditindaklanjuti," tegasnya.

Saat ini, KPK juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji.

Penyelidikan fokus pada dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang perbuatan merugikan keuangan negara.

"Ketika ada kerugian negara, maka kita juga sekaligus menguji sistem keuangan penyelenggaraan haji," jelas Asep.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap dugaan kebocoran signifikan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan haji.

Menurutnya, kebocoran berkisar antara 20 hingga 30 persen dari total anggaran haji sebesar Rp 17 triliun.

"Kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp 17 triliun, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliun. Dan itu yang ingin kami tekan semaksimal mungkin, bahkan kalau bisa sampai nol," kata Dahnil saat ditemui di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Selasa (30/9).

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan demi menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah dari tahun sebelumnya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.*

(kp/a008)

Bantah Terlibat Korupsi, AKBP Yasir Ahmadi Menangis di Persidangan: “Demi Allah, Saya Tidak Terima Seperak pun”

KPK Dalami Sejak Kapan Praktik Pemerasan TKA Terjadi di Kemnaker, Cak Imin Cs Bisa Dipanggil

Bendahara UPT PUPR Gunung Tua Akui Terima Uang Suap dari PT DNG: “Atas Perintah Pak Rasuli”

Proyek Jalan di Sipiongot Disisipkan dalam Usulan Perbaikan Jalan Nias Barat, Tapi Tak Direalisasi

Usai Sebut Korupsi Bukan Kejahatan Kemanusiaan, Hasto Kini Khawatir Rumahnya ‘Di-Sahroni-kan’

KPK Tahan Mantan Dirut PGN Terkait Kasus Korupsi Jual Beli Gas