Sidang Paripurna Kabinet, Presiden Prabowo Pastikan Mudik 2026 Aman dan Lancar
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Organisasi masyarakat Grib Jaya Tapanuli Selatan (Tapsel) menyatakan akan mengawal secara penuh proses hukum kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh empat oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Ketua Grib Jaya Tapsel, Eddy Aryanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang dinilainya mencoreng nilai-nilai hukum dan keadilan.
Ia menyatakan dukungannya terhadap aparat penegak hukum yang saat ini menangani kasus tersebut.Baca Juga:
"Tindakan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Kami akan mengawal kasus ini sampai ke pengadilan," tegas Eddy saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (10/10/2025).
Anggota DPRD Tapsel itu juga menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa terkecuali, termasuk oknum yang mengatasnamakan LSM.
"Jangan karena dia oknum LSM terus tidak bisa ditangkap. Kalau pekerjaan atau tindakannya ada unsur pidana, maka harus diproses secara hukum," imbuhnya.
Eddy pun mendorong agar pihak kepolisian tetap konsisten dan tidak gentar dalam menegakkan hukum, meskipun ada upaya dari pihak tertentu yang mencoba mengintervensi proses hukum tersebut.
"Polisi jangan takut untuk menegakkan yang benar. Kami dari Grib Jaya siap mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.
Senada, Sekretaris Grib Jaya Tapsel, Armen Sanusi Harahap, juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian yang telah menahan empat oknum LSM yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan tersebut.
"Kami mendukung penuh langkah tegas polisi. Jangan ada yang coba-coba intervensi. Kami siap menjadi garda terdepan membela kepolisian," kata Armen yang juga merupakan anggota DPRD Tapsel.
Ia menambahkan, apabila dugaan pemerasan itu terbukti, maka perbuatan tersebut sangat mencoreng nama baik seluruh lembaga swadaya masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra kritis dalam pembangunan.
"Kalau terbukti, ini mencoreng nama baik LSM secara keseluruhan. Karena itu, harus ada tindakan tegas agar tidak menjadi preseden buruk," tandasnya.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H. memimpin Apel Gel
NASIONAL
DELI SERDANG Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama keluarga besar SMK Negeri 1 Beringin pada Kamis (12/3
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), dengan fokus persiapan menyambu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah signifikan pada penutupan perdagangan Jumat (13/3/2026), turun 199,05 poin at
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti harga obat di Indonesia yang dinilai jauh lebih mahal dibanding negara tetangga,
NASIONAL
CILACAP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul A
HUKUM DAN KRIMINAL