Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum: Tak Buktikan Nadiem Makarim Bersalah

JAKARTA – Tim kuasa hukum Nadiem Makarim menegaskan bahwa penolakan hakim terhadap permohonan praperadilan tidak dapat diartikan sebagai pembenaran atas penetapan status tersangka terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2022.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, usai putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Baca Juga:

• Anak Riza Chalid Didakwa Raup Rp3 Triliun dari Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

"Bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi sementara hasil audit untuk menghitung kerugian negaranya belum ada?" tegas Dodi kepada awak media.

Menurutnya, dalam persidangan praperadilan, pihaknya telah mengungkap berbagai kejanggalan dalam proses penetapan tersangka.

Salah satunya adalah belum adanya audit kerugian negara yang menjadi elemen penting dalam tindak pidana korupsi.

Dodi menjelaskan bahwa mekanisme praperadilan hanya menilai aspek formil, bukan materi perkara.

Namun demikian, ia menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan sejumlah fakta penting yang diungkap di persidangan, termasuk belum adanya audit resmi dari lembaga berwenang.

"Kami berharap ada terobosan hukum dari hakim. Namun rupanya hakim tetap berpedoman pada norma formal sebagaimana ketentuan yang berlaku," ujar Dodi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah cacat prosedur dalam proses penetapan tersangka, namun semua itu belum cukup menjadi pertimbangan majelis hakim.

Dalam persidangan, dua ahli hukum pidana yang dihadirkan baik oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun tim kuasa hukum memiliki pandangan serupa terkait kerugian negara sebagai elemen utama dalam perkara korupsi.

Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al Azhar Indonesia, yang menjadi saksi ahli dari Kejagung, menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata (actual loss), bukan hanya potensi (potential loss).

"Unsur 'nyata dan pasti' merupakan syarat penting dalam pembuktian kerugian keuangan negara," ujar Suparji saat memberikan keterangan, Rabu (8/10/2025).

Pandangan serupa disampaikan oleh Dr. Khairul Huda, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ia menyatakan bahwa audit yang sah dari lembaga keuangan negara menjadi alat bukti penting untuk mengaitkan kerugian dengan unsur melawan hukum.

"Gedung pengadilan terbakar juga merugikan negara, tapi apakah itu korupsi? Tentu tidak. Maka penting sekali audit yang sah," tegas Khairul.

Dodi juga menyebutkan bahwa hingga kini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menemukan indikasi mark-up dalam pengadaan Chromebook.

Bahkan, proyek tersebut dinyatakan berjalan normal dan sesuai prosedur.

"Artinya, sampai hari ini, tidak ada unsur kerugian negara sebagaimana ditegaskan oleh BPKP, lembaga yang sah melakukan audit," tegas Dodi.

Ia juga menilai aneh jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, padahal audit kerugian negara belum dilakukan dan baru akan menyusul.

"Mungkin ini baru pertama kali terjadi, seseorang dituduh korupsi tapi hasil audit kerugiannya belum ada. Kami akan terus menuntut kejelasan hukum," pungkasnya.*

(di/a008)

Baca Juga:

• Viral! Lurah Perintis Jatuh ke Parit Usai Didorong Warga Saat Bongkar 'Polisi Tidur' Liar

Anak Riza Chalid Didakwa Raup Rp3 Triliun dari Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Viral! Lurah Perintis Jatuh ke Parit Usai Didorong Warga Saat Bongkar 'Polisi Tidur' Liar

Program Magang Fresh Graduate Dinilai Langgar UU Ketenagakerjaan

Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook

Jaga Integritas Perbankan, BRI Terapkan Zero Tolerance terhadap Fraud

Langgar KUHAP? Kuasa Hukum Tak Diberi Akses Dampingi Aktivis yang Ditahan