BREAKING NEWS
Kamis, 16 Oktober 2025

Kasus Penjualan Tanah HGU PTPN-1, Kejagung Didesak Terbitkan Surat Perintah Stanvas di Seluruh Objek Perkara

Zulkarnain - Rabu, 15 Oktober 2025 10:02 WIB
Kasus Penjualan Tanah HGU PTPN-1, Kejagung Didesak Terbitkan Surat Perintah Stanvas di Seluruh Objek Perkara
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, diharap menerbitkan surat perintah penghentikan pengerjaan atau stanvas (stop work) di seluruh proyek pembangunan properti mewah yang masuk dalam objek perkara penjualan tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN. Apalagi, Kejati Sumut sudah melakukan penahanan dua tersangka.

"Saya kira, ini sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kejagung RI harus segera menerbitkan surat perintah stanvas (stop work) di seluruh objek perkara," tegas Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, Rabu (15/10/2025).

Baca Juga:
Abyadi menginformasikan, saat ini proses pembangunan proyek properti mewah di lahan HGU PTPN yang menjadi objek kasus hukum yang ditangani Kejagung itu, masih tetap berjalan. Tim Kejati Sumut bisa saja melihat langsung ke beberapa titik lokasi. Misalnya di Kawasan Jalan Kesuma dan Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Keamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumut.

"Sampai sekarang, pelaksanaan proyek-proyek tersebut masih tetap berjalan siang malam. Pada siang hari berlangsung proses pembangunan. Sedang malam hari proses penimbunan dengan tanah yang diangkut ratusan dam truk. Bahkan, sampai menimbulkan debu yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Sementara ruas jalan menjadi berlumpur," tegas Abyadi Siregar.

Abyadi menjelaskan, dalam konteks hukum agraria dan penanganan sengketa lahan, stanvas (stop work) atau penghentian sementara seluruh aktivitas di objek perkara, dapat dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih.

"Nah, dalam kontek penjualan tanah HGU PTPN-1 ini, saya berharap aspek ini menjadi pertimbangan Kejagung yang sedang menangani perkara ini. Apalagi, Kejagung melalu Kejati Sumut sudah menahan mantan Kepala BPN Sumut periode 2022-2024 berinitial Ask dan mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Deliserdang 2023-2025 bernitisial ARL. Jadi perkaranya sudah sangat jelas," tegas Abyadi Siregar.*

Editor
: Redaksi
0 komentar
Tags
beritaTerkait
10 Jam Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
Kejagung Periksa Nadiem sebagai Tersangka, Dana Sudah Mulai Dikembalikan
Riza Chalid Terancam Disidang In Absentia, Kejagung Kejar Pemulihan Kerugian Negara
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum: Tak Buktikan Nadiem Makarim Bersalah
Relawan Jokowi Divonis Bersalah, Tapi Masih Bebas Melenggang? Ini Jawaban Kejagung
Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kejagung Bawa 90 Bukti dan Satu Ahli ke PN Jaksel
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru