MEDAN— Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto, mengaku menerima suap dari pengusaha terkait proyek jalan yang dibiayai BBPJN Sumut.
Pengakuan itu disampaikan Heliyanto saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi proyek jalan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/10/2025). Ia menyebut uang suap diterima dari Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, dan Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur Utama PT Rona Namora.
Menurut Heliyanto, pemberian uang tersebut bertujuan untuk memperlancar proses administrasi dan dokumen pemenangan lelang proyek yang dikerjakan kedua perusahaan. Jumlah total suap yang diterimanya mencapai sekitar Rp1 miliar dalam beberapa tahap.Baca Juga:
Saat ditanya penasihat hukum Kirun, "Lantas kalau uang tidak diberikan bagaimana?", Heliyanto menjawab singkat, "Ya dipersulit." Ia menegaskan, inisiatif meminta suap berasal dari dirinya sendiri, bukan dari pihak penyedia jasa.
Heliyanto juga memaparkan mekanisme penentuan pemenang proyek di lingkungan PJN Wilayah I Sumut, di mana keputusan final berada di tangan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BBPJN Wilayah I Sumut, Dicky Erlangga, serta atasannya, Stanley Cicero Haggard Tuappattinaja.
Dalam surat dakwaan terhadap Kirun dan anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Reyhan, disebutkan bahwa Heliyanto menjabat sebagai PPK pada tiga proyek yang dimenangkan kedua perusahaan tersebut.
Pada 2024, PT Dalihan Na Tolu Grup mengerjakan proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dengan nilai kontrak Rp17,58 miliar.
Tahun berikutnya, proyek di ruas jalan yang sama kembali muncul dua kali, yakni Preservasi Jalan senilai Rp5,07 miliar yang dikerjakan PT Rona Na Mora, serta Rehabilitasi Jalan dan Penanganan Longsoran senilai Rp7,39 miliar oleh PT Dalihan Na Tolu Grup.
Dengan demikian, total anggaran proyek di ruas jalan tersebut dalam dua tahun terakhir mencapai Rp30,05 miliar, dan seluruh paket pekerjaan terkait dengan Heliyanto sebagai PPK.
Sidang ini menyoroti praktik korupsi yang terjadi di lingkup BBPJN Sumut dan menjadi bagian dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas penyalahgunaan wewenang pejabat proyek jalan nasional.
Teks foto: Heliyanto (paling kanan) saat memberikan kesaksian di persidangan, Kamis (16/10/2025).*
(M/006)
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pres
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa rencana pembangunan family office tidak akan menggun
Ekonomi
BATU BARA Aksi spontan warga kembali jadi sorotan publik. adsenseWarga Desa Pahang dan Desa Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu
Peristiwa
JAKARTA Program televisi Xpose Uncensored yang tayang di Trans7 dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi yang mem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah merespons cepat pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, usai kegagalan Garuda melaju ke putaran final P
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). adsenseKi
Ekonomi
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh petugas kepolisian di Bandara Inter
Hukum dan Kriminal
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Komandan Batalyon Infanteri 125/Simbisa
Nasional
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi sektor pertanian melalui kolaborasi strategis de
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan himbauan ketaatan terhadap peraturan d
Nasional
