Komisi III DPR Ingatkan Aparat Hukum: Kalau Ragu dengan Bukti, Jangan Lanjut ke Persidangan
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan agar aparat penegak hukum berhatihati dalam membawa suatu perkara ke pros
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan capaian pengawasan dan penindakan sepanjang tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi DJBC untuk menegaskan kinerja pengawasan nasional sekaligus menyoroti hasil penindakan di wilayah Aceh, yang dikenal rawan penyelundupan dan peredaran barang ilegal.
Hingga akhir September 2025, Bea Cukai mencatat 22.064 penindakan dengan total nilai barang mencapai Rp6,8 triliun.Baca Juga:
Meski jumlah penindakan menurun 22 persen dibandingkan periode sama tahun 2024, nilai barang hasil penindakan justru meningkat 24 persen atau setara Rp1,3 triliun, menunjukkan peningkatan kualitas pengawasan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menekankan bahwa capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan dan kualitas penindakan yang lebih terarah.
"Peningkatan nilai penindakan mencerminkan pengawasan yang lebih berkualitas, terarah, dan berdampak nyata bagi negara. Kami akan terus memperkuat integritas dan kolaborasi, agar setiap langkah pengawasan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional," ujarnya.
Dalam bidang penyidikan dan pemulihan hak keuangan negara, DJBC telah melakukan 1.719 kali ultimum remedium dengan nilai mencapai Rp181,1 miliar, meningkat hampir 213 persen dibanding 2024.
Sementara di bidang narkotika, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum telah melaksanakan 1.513 penindakan dengan total tegahan 11,1 ton, yang diperkirakan menyelamatkan 30,8 juta jiwa.
Sejak Juli 2025, DJBC membentuk dua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, yaitu Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan.
Satgas ini telah melakukan 6.339 penindakan, termasuk 345,5 juta batang rokok dan 66,3 ribu liter minuman beralkohol, serta menindaklanjuti 663 kasus dengan nilai total Rp62,32 miliar melalui penyidikan dan sanksi administrasi. Pengawasan terhadap arus keluar-masuk barang juga tercatat 1.403 penindakan senilai Rp370,09 miliar.
Di Aceh, Kanwil Bea Cukai mencatat kinerja pengawasan signifikan. Sepanjang 1 Januari – 15 Oktober 2025, tercatat 665 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Satgas Pengawasan Aceh juga melaksanakan 11 penindakan senilai Rp1,5 miliar, dan 284 penindakan rokok ilegal sebanyak 6,89 juta batang senilai Rp5,47 miliar.
Di sisi narkotika, Bea Cukai Aceh berhasil melakukan 80 penindakan dengan tegahan mencapai 5,89 ton sabu, ganja, MDMA, dan kokain. Langkah ini diperkirakan menyelamatkan 9,4 juta jiwa serta menghemat biaya rehabilitasi hingga Rp15 triliun.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan agar aparat penegak hukum berhatihati dalam membawa suatu perkara ke pros
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perhubungan kembali menyediakan program mudik gratis bagi masyarakat pada 2026. Progra
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kembali menggelar kegiatan Tausiyah Ramad
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik ijazah Presiden Ke7 RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menemukan titik terang. Peneliti
NASIONAL
MEDAN Sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi terdakwa Rasuli Efendi Siregar berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Medan, Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, Rismon Sianipar, mengundang Roy Suryo, dr Tifa, dan sejumla
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan maskapai PT Pelita Air Service (Pelita Air) untuk me
NASIONAL
TAPSEL Warga Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengeluhkan tumpukan tanah bekas
PERISTIWA
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL