OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
Sebab, menurut mereka, masih terdapat persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, khususnya terkait sertifikasi dan surat perjanjian kerja sama, yang seharusnya menjadi syarat wajib sebelum kontrak disahkan.
Ketentuan itu diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kelima, massa meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina untuk memanggil dan memeriksa pimpinan CV. Madina Aman Sejahtera, PPK, dan Kabag PBJ Madina, serta menindaklanjuti dugaan praktik persekongkolan yang disebut "memuluskan proyek" tersebut.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa Pemkab Madina tidak boleh menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Mereka menilai penggunaan dana publik harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan hukum.
"Ini bukan persoalan politik, tapi soal moral dan keadilan. Jika benar ada praktik kotor dalam proyek ini, maka harus ada tindakan tegas dari Bupati dan aparat hukum," ujar salah satu orator.
Massa juga menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah dapat memicu terjadinya penyalahgunaan anggaran dan praktik kolusi di lingkungan birokrasi.
"Kami tidak akan diam jika ada dugaan penyimpangan yang merugikan rakyat," tegasnya.
Aksi berjalan dengan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Madina maupun pihak terkait seperti PPK, Kabag PBJ, dan CV. Madina Aman Sejahtera belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan massa.*
(a008)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL