Kasus Korupsi Jalan Sumut! Baron Harahap Soroti Moral Pejabat: “Serigala Tak Berkumpul dengan Harimau”

TAPANULI SELATAN – Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik.

Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA, Baron Harahap, menyoroti sidang Tipidkor di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (5/11/2025), sebagai bukti rusaknya moral pejabat dan praktik loyalitas yang mengesampingkan integritas.

Menurut Baron, kasus ini menunjukkan bagaimana seorang kepala daerah memilih pembantunya berdasarkan loyalitas semata, sehingga membentuk pemerintahan adikuasa untuk keuntungan pribadi yang dibentengi pejabat-pejabat loyal.

Baca Juga:

• Tak Ada Papan Informasi dan Aspal Terlalu Tipis, Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bandar Lampung Menguat!

"Serigala tidak akan berkumpul dengan harimau begitu juga para perampok tidak akan berkumpul dengan pengemis, publik mesti cerdas melihat ini," ujar Baron Harahap, Kamis (6/11/2025).

Dalam tuntutan JPU KPK, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dituntut tiga tahun penjara.

Sementara anaknya, Mora Muhammad Reyhan Dulasmi Piliang, dituntut dua tahun enam bulan.

Kedua terdakwa disebut telah memberikan suap sebesar Rp 4,5 miliar kepada sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, sebagai "uang pelicin" agar memenangkan tender proyek jalan Sipiongot–batas Labuhan Batu Selatan dan jalan Hutaimbaru–Sipiongot.

Baron Harahap menilai praktik ini merupakan warisan buruk dari pemerintahan sebelumnya.

Ia menyoroti seorang pejabat yang membeli kendaraan roda empat bekas, tidak dibalik nama, dan tidak dicatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Setelah lima tahun didepak dari jabatan strategis, pejabat tersebut kini kembali diberi jabatan strategis.

"Pejabat ini mungkin lupa bahwa LHKPN adalah informasi publik yang bisa dikonsumsi seluruh rakyat Indonesia dan ada pasal yang mengatur pembohongan publik, dari isu yang berkembang ia merupakan kepercayaan dan atau dimentori oleh Bupati 10 tahun memerintah jadi wajar kalau masa bupati sekarang ia kembali diberi jabatan strategis, publik mesti cerdas," jelas Baron.

Lebih jauh, Baron menekankan dampak moral pejabat terhadap kepercayaan publik.

"Ketika Moral Pejabat rusak pasti meruntuhkan Kepercayaan Publik, pergerakan akan lahir dari itu, namun yang lebih miris pergerakan selalu di nilai garis keras, karna manusia dungu tidak akan berfikir kenapa ada pergerakan?" terang Baron Harahap.

Baron juga mengingatkan bahwa komunitas terbentuk dari rasa persamaan dan kenyamanan.

"Mereka akan bertengkar ketika ada yang menikam atau berkhianat dari belakang tetapi hal ini akan di maafkan ketika si pengkhianat masih dibutuhkan dalam komunitas. Semestinya seorang kepala daerah berfikir sebaliknya, ketika pembantu disuruh merampok, tidak tertutup kemungkinan suatu saat ia akan merampok majikannya, ulang masada tu roha munu," tutup Baron Harahap.*

(ad)

Tak Ada Papan Informasi dan Aspal Terlalu Tipis, Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bandar Lampung Menguat!

KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Anggaran 2025

KPK Bongkar Strategi ‘Matahari Adalah Satu’ Gubernur Riau dalam Proyek PUPR

Tidak Hanya Pemerasan, Gubernur Riau Juga Dijerat Pasal Gratifikasi!

Bobby Nasution Tak Dipanggil di Sidang Suap Proyek Jalan Sumut, Jaksa KPK: Tak Ada Kaitan

KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka Kasus Korupsi Fee Anggaran PUPR