Laporan Gratifikasi Raja Juli Ditutup, KPK Tetap Telusuri Dugaan Aliran Dana
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG - Sebuah gudang berukuran besar di Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, menjadi sorotan publik setelah didatangi tim investigasi gabungan dari LSM, ormas, dan sejumlah awak media pada Kamis, 7 November 2025.
Kunjungan itu dilakukan menyusul laporan masyarakat tentang aktivitas keluar-masuk truk berukuran sedang hingga besar yang membawa muatan penuh dari gudang tersebut.
Masyarakat menduga, gudang itu menjadi lokasi pengemasan dan distribusi MinyaKita, minyak goreng bersubsidi milik pemerintah, namun tanpa kejelasan izin resmi.Baca Juga:
Saat tim investigasi tiba di lokasi, mereka diterima oleh petugas keamanan dan Yuda, yang disebut sebagai penanggung jawab operasional gudang.
Namun, tim tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi di dalam area.
"Maaf, perintah langsung dari bos, Ko Tomy. Selain karyawan tidak boleh masuk," ujar salah satu petugas keamanan kepada tim media.
Tak lama berselang, seorang pria yang mengaku sebagai Ketua RT setempat, Pak Mulut (RT 11, Kelurahan Waylunik), datang menemui rombongan. Ia mengaku ditugaskan oleh Ko Tomy untuk memberikan penjelasan.
Namun, para anggota LSM dan jurnalis mempertanyakan alasan ketua RT menjadi perantara perusahaan yang belum memiliki izin operasi jelas.
Di sekitar gudang, tidak ditemukan plang nama perusahaan yang lazimnya menjadi tanda legalitas usaha.
Berdasarkan keterangan tim investigasi, di dinding depan gudang hanya terdapat spanduk bertuliskan PT Laut Timur Lampung, tanpa informasi legalitas atau izin operasional.
Herman, Sekretaris Daerah DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung yang ikut dalam kunjungan itu, menyebut temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti aparat.
"Seharusnya setiap gudang produksi dan pengemasan wajib memiliki plang identitas yang menunjukkan izin resmi. Apalagi ini berkaitan dengan distribusi MinyaKita, produk program pemerintah," kata Herman di lokasi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepulauan Nias kepada Duta
PARIWISATA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berkomitmen melakukan revitalisasi Situs Megalitik Tetegewo di Desa Hi
PARIWISATA
JAKARTA Hubungan lama antara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan pengacara Don Ritto kini men
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dugaan korupsi pengadaan mebel senilai Rp48,4 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terus menjadi perhatian publik. Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan proses hukum dalam perkara dugaan suap yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui penerapan program biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai mamp
EKONOMI