Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil mewah, Jeep Rubicon dan BMW, dari rumah Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, dalam penggeledahan yang digelar Kamis malam, 13 November 2025.
Penyitaan aset itu menjadi salah satu temuan mencolok dalam pengusutan dugaan korupsi yang menyeret Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik mengamankan sejumlah barang berharga lain saat penggeledahan berlangsung.Baca Juga:
"Dari rumah YUM, penyidik juga mengamankan jam tangan mewah, 24 sepeda, serta dua mobil mewah Jeep Rubicon dan BMW," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 November 2025.
Namun, dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan Yunus pada Februari 2024, hanya mobil BMW yang tercantum.
Rubicon yang disita penyidik tidak terdaftar dalam laporan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan baru mengenai asal-usul aset itu.
Dalam LHKPN-nya, Yunus melaporkan total kekayaan sebesar Rp15,34 miliar, dengan utang Rp800 juta.
Kekayaan bersihnya sebesar Rp14,54 miliar.
Ia tercatat memiliki empat tanah dan bangunan bernilai Rp9,25 miliar serta dua kendaraan yang diakuinya: Honda HR-V keluaran 2021 dan BMW 320 tahun 2023.
Sementara itu, 24 sepeda dan sejumlah jam tangan mewah yang disita penyidik tak tercatat dalam laporan kekayaannya.
KPK menyebut data-data tersebut akan diolah untuk menelusuri kemungkinan penerimaan yang tidak dilaporkan.
Kasus yang menjerat Yunus merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7 November 2025.
KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono; Direktur RSUD, Yunus Mahatma; serta rekanan swasta RSUD Ponorogo, Sucipto.
KPK membagi perkara ini dalam tiga klaster dugaan korupsi:
Suap pengurusan jabatan
Yunus diduga memberikan sejumlah uang agar tidak diganti dari jabatannya sebagai direktur RSUD. Ia menyerahkan uang tiga kali, Februari 2025: Rp400 juta, April–Agustus 2025: Rp325 juta dan November 2025: Rp500 juta melalui kerabat Sugiri.
Total suap jabatan yang diterima Sugiri diduga mencapai Rp900 juta.
Suap proyek RSUD Ponorogo
Dari paket pekerjaan senilai Rp14 miliar, KPK menduga Sugiri menerima Rp1,4 miliar. Dana itu disebut mengalir lebih dahulu melalui Yunus.
Gratifikasi dari pihak swasta
Sugiri juga diduga menerima gratifikasi berupa uang ratusan juta.
Penyitaan Rubicon, BMW, serta 24 sepeda yang jumlahnya tak wajar untuk seorang pejabat rumah sakit menambah daftar temuan yang kini sedang dianalisis penyidik.
KPK memastikan akan menelusuri seluruh aset untuk mengetahui apakah berasal dari suap, gratifikasi, atau sumber sah lainnya.
Yunus saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK untuk mempercepat proses penyidikan.*
(v/um)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL