KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono; Direktur RSUD, Yunus Mahatma; serta rekanan swasta RSUD Ponorogo, Sucipto.
KPK membagi perkara ini dalam tiga klaster dugaan korupsi:
Suap pengurusan jabatan
Yunus diduga memberikan sejumlah uang agar tidak diganti dari jabatannya sebagai direktur RSUD. Ia menyerahkan uang tiga kali, Februari 2025: Rp400 juta, April–Agustus 2025: Rp325 juta dan November 2025: Rp500 juta melalui kerabat Sugiri.
Total suap jabatan yang diterima Sugiri diduga mencapai Rp900 juta.
Suap proyek RSUD Ponorogo
Dari paket pekerjaan senilai Rp14 miliar, KPK menduga Sugiri menerima Rp1,4 miliar. Dana itu disebut mengalir lebih dahulu melalui Yunus.
Gratifikasi dari pihak swasta
Sugiri juga diduga menerima gratifikasi berupa uang ratusan juta.
Penyitaan Rubicon, BMW, serta 24 sepeda yang jumlahnya tak wajar untuk seorang pejabat rumah sakit menambah daftar temuan yang kini sedang dianalisis penyidik.
KPK memastikan akan menelusuri seluruh aset untuk mengetahui apakah berasal dari suap, gratifikasi, atau sumber sah lainnya.
Yunus saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK untuk mempercepat proses penyidikan.*
(v/um)
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
