Prabowo: Saya Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, untuk Melihat Indonesia Jaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA –Paulus Tannos, buronan dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang Singapura pada 17 Januari 2025. Penangkapan ini dilakukan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura atas permintaan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Kepala Divhubinter Polri, Irjen Pol. Krishna Murti, mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Jumat malam (24/1/2025).
“Paulus Tannos ditangkap setelah Divhubinter Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest) ke otoritas Singapura pada akhir 2024,” kata Krishna. Penangkapan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Polri dan KPK untuk mengejar buronan yang selama ini sulit ditemukan.
KPK telah menetapkan Paulus Tannos sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik sejak 13 Agustus 2019. Kasus ini merugikan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun, dan Paulus Tannos, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, diketahui telah melarikan diri ke luar negeri dengan mengganti identitasnya.
Setelah penangkapan oleh CPIB Singapura, Indonesia segera memulai proses ekstradisi Paulus Tannos. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, tengah mempercepat proses ini untuk membawa Paulus kembali ke Indonesia untuk diadili.
“Proses ekstradisi ini sedang berlangsung. Kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan yang bersangkutan segera diproses secara hukum di Indonesia,” ujar Krishna.
Tannos kini ditahan sementara di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura sambil menunggu proses ekstradisi. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena besarnya kerugian negara dan lamanya proses pengejaran terhadap buronan ini.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN