NIAS SELATAN, – Dugaan pemalsuan tanda tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) muncul di Desa Hili Orodua Tebolo, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan.
Laporan realisasi anggaran Dana Desa yang dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat diduga menggunakan tanda tangan palsu anggota BPD.
Abinia Manao, tokoh masyarakat setempat, menilai oknum Kepala Desa, Zirugi Dachi (ZD), tidak pernah melibatkan BPD dalam penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sejak masa jabatannya.Baca Juga:
"Oknum kades sangat lihai membodohi aparatur desa dan BPD sehingga setiap surat pertanggungjawaban Dana Desa lolos tanpa pengawasan," ujarnya.Manao menyatakan, masyarakat desa akan segera mengirim surat resmi kepada DPMD Kabupaten Nias Selatan untuk memverifikasi ulang laporan yang dikirim sebelumnya, termasuk melakukan konfirmasi langsung dengan Ketua dan anggota BPD.
"Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan kasus ini ke Polres dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan karena tindakan ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara," kata Manao.Kasus ini semakin memanas setelah rapat Musyawarah Desa yang digelar Senin (17/11) lalu, saat Manao mempertanyakan keaslian laporan realisasi anggaran.
Menurutnya, kepala desa merespons dengan nada angkuh, mempertanyakan asal-usul pertanyaan tersebut.Kasus ini menimbulkan sorotan tentang praktik pengelolaan dana desa yang kurang transparan dan menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat dari aparat terkait untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara.*
(dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
