Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengonfirmasi ketiadaan dokumen akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), termasuk Kartu Rencana Studi (KRS) dan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN), selama masa studinya di Fakultas Kehutanan.
Pengakuan ini muncul dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar di Jakarta, Senin (18/11/2025).
Sidang menghadirkan koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) sebagai pemohon, dengan pemeriksaan rinci terhadap dokumen akademik mantan Wali Kota Solo itu.Baca Juga:
UGM hadir sebagai termohon, bersama pihak terkait lainnya, termasuk KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.
Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn menanyakan langsung keberadaan dokumen KHS dan KRS.
Perwakilan UGM membenarkan keberadaan KHS, namun menegaskan KRS Jokowi tidak ditemukan.
"Kami sudah mencoba sedemikian rupa, sampai tingkat fakultas, tapi memang tidak ada," kata termohon.
UGM menambahkan, pada masa itu KRS dicatat oleh mahasiswa dan dosen pembimbing, sehingga dokumen fisik kemungkinan tidak tersimpan di kampus.
Nasib serupa dialami laporan KKN. Saat ditanya, pihak UGM menyatakan laporan tersebut juga tidak ada.
Sementara itu, mengenai ijazah Jokowi, UGM menegaskan salinan asli pernah diserahkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus Roy Suryo Cs, namun kampus hanya menyimpan salinan scan atau fotokopi berwarna.
Sidang menimbulkan perdebatan mengenai status dokumen sebagai informasi publik versus data pribadi.
Ketua Majelis menekankan, fokus persidangan adalah pada keberadaan fisik dokumen.
"Ini persoalannya, dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak ada berarti tidak ada. Ada atau tidak, itulah yang kita tanyakan," tegas Rospita.
Sidang ini menambah catatan publik terkait transparansi dokumen akademik pejabat negara, yang kerap menjadi sorotan dalam sengketa informasi publik.*
(vo/ad)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN