Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengonfirmasi ketiadaan dokumen akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), termasuk Kartu Rencana Studi (KRS) dan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN), selama masa studinya di Fakultas Kehutanan.
Pengakuan ini muncul dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar di Jakarta, Senin (18/11/2025).
Sidang menghadirkan koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) sebagai pemohon, dengan pemeriksaan rinci terhadap dokumen akademik mantan Wali Kota Solo itu.Baca Juga:
UGM hadir sebagai termohon, bersama pihak terkait lainnya, termasuk KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.
Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn menanyakan langsung keberadaan dokumen KHS dan KRS.
Perwakilan UGM membenarkan keberadaan KHS, namun menegaskan KRS Jokowi tidak ditemukan.
"Kami sudah mencoba sedemikian rupa, sampai tingkat fakultas, tapi memang tidak ada," kata termohon.
UGM menambahkan, pada masa itu KRS dicatat oleh mahasiswa dan dosen pembimbing, sehingga dokumen fisik kemungkinan tidak tersimpan di kampus.
Nasib serupa dialami laporan KKN. Saat ditanya, pihak UGM menyatakan laporan tersebut juga tidak ada.
Sementara itu, mengenai ijazah Jokowi, UGM menegaskan salinan asli pernah diserahkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus Roy Suryo Cs, namun kampus hanya menyimpan salinan scan atau fotokopi berwarna.
Sidang menimbulkan perdebatan mengenai status dokumen sebagai informasi publik versus data pribadi.
Ketua Majelis menekankan, fokus persidangan adalah pada keberadaan fisik dokumen.
"Ini persoalannya, dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak ada berarti tidak ada. Ada atau tidak, itulah yang kita tanyakan," tegas Rospita.
Sidang ini menambah catatan publik terkait transparansi dokumen akademik pejabat negara, yang kerap menjadi sorotan dalam sengketa informasi publik.*
(vo/ad)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN