Misa Awal Tahun di Gunung Padang: Cahaya Malam dan Doa Lintas Iman Menyatu di Situs Megalitikum
CIANJUR Perayaan Misa Ekaristi Awal Tahun di Situs Megalitikum Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, berlangsung khidmat meski diguyur hujan
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meluruskan sejumlah isu terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjelang pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR.
Dalam konferensi pers di Komisi III, Senayan, Selasa (18/11/2025), Habiburokhman menegaskan, DPR tidak akan mencatut nama LSM dalam proses pembahasan RKUHAP.
"Komisi III tidak mencatut nama LSM. Justru kami mengakomodir masukan masyarakat sampai November ini, termasuk soal hak-hak disabilitas dan penghapusan larangan peliputan," kata dia.Baca Juga:
Politikus Gerindra itu menambahkan, meski tidak semua usulan diakomodir 100 persen, RKUHAP yang disahkan nanti akan menampung 99,9 persen aspirasi masyarakat, termasuk penguatan peran advokat dan hak tersangka untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Habiburokhman juga menanggapi hoaks yang beredar di media sosial soal polisi bisa melakukan penyadapan, menyita laptop, HP, atau memblokir rekening tanpa izin hakim.
"Ini tidak benar sama sekali," tegasnya.
Menurut dia, Pasal 135 ayat (2) KUHAP baru menegaskan bahwa penyadapan akan diatur melalui undang-undang tersendiri.
Sementara semua bentuk penyitaan, termasuk handphone atau laptop, harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP baru.
Pemblokiran rekening dan data online juga harus mendapatkan izin hakim sesuai Pasal 139 ayat 2 KUHAP.
"Kami sengaja menggelar klarifikasi ini agar publik memahami bahwa RKUHAP tidak memberikan wewenang sewenang-wenang kepada aparat," ujar Habiburokhman.
Dengan klarifikasi ini, DPR berharap publik mendapatkan informasi yang akurat dan transparan sebelum keputusan tingkat II RKUHAP diambil.*
CIANJUR Perayaan Misa Ekaristi Awal Tahun di Situs Megalitikum Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, berlangsung khidmat meski diguyur hujan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 pada Selasa (13/1/2026) dengan format hybr
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan kepada seluruh kepala desa untuk mengimbau dan menggerakkan warg
PEMERINTAHAN
DENPASAR Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil meringkus MRH (21), pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Microsoft Excel kembali menjadi andalan para pekerja kantoran, akademisi, dan pebisnis dalam mengolah data. Salah satu fitur yan
SAINS DAN TEKNOLOGI
TAPANULI TENGAH Pascabanjir bandang yang melanda Tapanuli Tengah pada 25 November 2025, Bupati Masinton Pasaribu, SH, MH, turun langsung
PEMERINTAHAN
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar sosialisasi terkait Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Aula Dinas K
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, SH, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Suma
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk mendukung proses penegakan hukum sekaligus menjaga dan melindungi aset daera
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rezeki bagi setiap manusia bukan semata harta benda. Kesehatan, ketenangan batin, keluarga harmonis, serta kemudahan dalam segal
AGAMA
