Singgung Polemik Ijazah Gibran: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK Wajib Tamat SMA
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra dan memperparah kerusakan infrastruktur serta korban jiwa.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pemanggilan itu dilakukan berdasarkan temuan awal citra satelit.
"Kami minggu depan mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan data sementara dari citra satelit, perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir ini," kata Hanif dalam rapat di DPR RI, Rabu, 3 Desember 2025.Baca Juga:
Hanif mengatakan surat resmi telah dikirimkan dan pemeriksaan dijadwalkan dimulai Senin mendatang.
Ia mengimbau seluruh perusahaan yang dipanggil hadir dalam pemeriksaan tanpa pengecualian.
Menurut Hanif, jika ditemukan unsur pidana terkait pembalakan liar atau pelanggaran pengelolaan lingkungan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin lingkungan.
"Mulai hari ini kami menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah bencana," ujarnya.
Selain korporasi, pemerintah daerah yang memberikan izin atau menerbitkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan juga akan dikenakan sanksi.
Langkah ini disebut sebagai upaya memberikan efek jera.
Dari temuan awal, KLH mencatat sekitar 50 ribu hektare dari total 340 ribu hektare kawasan di daerah banjir berubah menjadi lahan kering, yang menyebabkan terganggunya penyerapan air hujan berintensitas tinggi.
Hanif memastikan akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik bencana dalam pekan ini.
KLH juga bekerja sama dengan berbagai universitas di wilayah terdampak untuk menyusun kajian pemulihan dan mitigasi bencana ke depan.
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
ASAHAN Seorang pria berinisial K (51) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penggunaan ponsel atau HP sudah menjadi bagian dari keseharian anak, mulai dari belajar, menonton video, bermain gim hingga berkomun
KESEHATAN
MEDAN Muhammad Ghazali Iskandar, pelapor dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menyeret Doddy Thahir, menegaskan dirinya tidak pernah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelompok Diskusi Berpikir Rasional (BERAS) menggelar Diskusi Seri Logika bertajuk Nalar Sebagai Perkakas Analisis di Anshari Cafe
PENDIDIKAN
KISARAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Asahan telah selesai digelar. Sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kec
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjamin pemerintah kota akan mempermudah proses investasi bagi pengusaha India yang tertar
EKONOMI
MEDAN Proyek jalan provinsi pada ruas Sipiongotbatas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, disoroti setel
PERISTIWA
MEDAN Setelah menanti hampir 20 tahun, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, seger
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 3
PEMERINTAHAN